Sinergi antar kementerian dan lembaga menjadi salah satu modal Kementerian Pariwisata dalam membangun 20.000 homestay desa wisata di tahun ini. Ide atau gagasan dari kementerian yang berkaitan pariwisatan diperlukan  agar pembangunan 20.000 homestay desa wisata dapat terwujud. Perwakilan dari kementerian yang terkait pariwisata ini satu persatu membeberkan gagasannya melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepariwisataan ke-II tahun  2017 di Hotel Bidakara, Jakarta,  yang digelar 18-19 Mei 2017.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU dan PR)  salah satu kementerian yang ikut menjelaskan gagasannya. Diwakili  Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kemen PUPR, Ir. Rido Matari Ichwan,  mengatakan Kementerian PU dan PR akan melakukan  bedah rumah tidak layak huni sebanyak 100 rumah di sekitar lokasi destinasi wisata yang bisa ditransformasi menjadi homestay. Program ini dikenal dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Sudah ditetapkan 25 kawasan, 10 di antaranya dijadikan prioritas (KSPN). Yang sudah berjalan program BSPS ada di Danau Toba, Tanjung Lesung dan Bromo-Semeru-Tengger,” jelas  Rido  dalam paparannya.

Rido menjelaskan,  ada 100 rumah yang akan dibedah di tiap-tiap lokasi wisata atau rumah-rumah tersebut akan mendapatkan BSPS dengan nilai 15 juta per rumah untuk bisa dijadikan homestay.  Dalam pelaksanaannya nanti,  Kementerian PU dan PR tidak asal menunjuk rumah yang akan mengkuti program ini, namun ada syarat yang harus dipenuhi yakni rumah dan tanah tersebut  adakah milik sendiri dengan dokumen yang lengkap . Ini untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penghasilan maksimal Rp 2,3 juta.

Banyak sedikitnya rumah-rumah yang akan dibedah masih menunggu hasil survey tim dari Kementerian PUPR dan pemerintah daerah setempat yang menjadi lokasi destinasi wisata,” ungkap  Rido yang mewakili Menteri PU PR Basuki Hadimuljono.

Tidak hanya bedah rumah namun Kementerian PU dan PR juga akan membangun infrastruktur meliputi sanitasi, persampahan, akses jalan lingkungan antar pusat kegiatan dengan pemukiman

“Jika rumah masyarakat kondisi dan sanitasinya baik tentu bisa menjadi homestay baru yang dapat menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung. Apalagi bila akses jalannya sudah dibangun, akan sangat mendukung sekali,” tambah  Rido.

Kemen PUPR memiliki 5 komponen dalam dukungannya pada program desa wisata. Pertama, pengembangan kelembagaan, strategi dan kebijakan. Kedua, pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat, termasuk dukungan untuk perencanaan penanganan Desa Wisata yang terintegrasi.

Ketiga, pendanaan infrastruktur dan pelayanan Desa Wisata yang meliputi infrastruktur skala kawasan termasuk dukungan pusat pengembangan usaha dan fasilitasi pembangunan infrastruktur pendukung KSPN serta infrastruktur skala lingkungan, termasuk dukungan pengembangan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Desa Wisata.

“Komponen keempat, dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis dan yang kelima dukungan program atau kegiatan lainnya antara lain dukungan untuk kondisi darurat bencana,” papar Rido.

Dalam program BSPS, lanjut Rido, masyarakat sebagai pelaku utama BSPS sebagai bantuan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Karena BSPS sebagai pengungkit keswadayaan masyarakat.

“BSPS ini program kegotongroyongan dan keberkelanjutan kegiatan. Kita juga akan menyediakan tenaga fasilitator lapangan (TFL) sebagai pendamping masyarakat. Dan perlu dicatat, BSPS ini tanpa pungutan biaya,” tukas Rido.

Sementara itu Ketua Pokja Percepatan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Hiramsyah S. Thaib mengatakan, di kuartal pertama 2017 ini merupakan fase penguatan sinergi antar kementerian dan lembaga untuk mencapai target 20.000 homestay, termasuk dengan Kementerian PUPR.

“Ibaratnya sedang membangun rumah, kuartal pertama ini kami sedang membangun pondasinya. Yaitu memperkuat sinergi dan kerjasama seluruh stakeholder termasuk Kementerian PUPR. Untuk capaian bangunannya sendiri memang belum terlalu banyak saat ini,” terang Hiram.

Namun, jelas Hiram, pada kuartal kedua akan ada kenaikan signifikan dalam jumlah bangunan. Menurutnya hal ini dikarenakan semuanya sudah disiapkan, baik itu perencanaan, payung hukum, dan pendanaannya.

“Nanti setelah masuk kuartal kedua akan nampak hasilnya karena pondasinya sudah siap. Dan pada 2018, dipastikan akan lebih pesat lagi karena semua sudah melihat seperti apa prospeknya homestay desa wisata ini,” kata Hiram.

About the Author

Related Posts

  Iklim investasi di Indonesia diprediksi bakal bersinar setelah kembali mendapat peringkat yang...

Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menunjuk pemerintah provinsi...

Gaung Sail Sabang 2017 yang dihelat 28 November hingga 5 Desember 2017 sudah mulai menggema di...

Leave a Reply