Bank Indonesia (BI)  menyadari banyaknya pertentangan terkait  biaya isi ulang uang elektronik (e-money)  yang dalam waktu dekat ini akan digunakan untuk pembayaran di  semua gerbang tol. Karena itu BI siap berkomunikasi dengan Yayasan Konsumen Indonesia (YLKI)  untuk menjelaskan biaya top up ini. Di ketahui YLKI adalah organisasi pemerhati konsumen yang menentang diberlakukannya biaya isi ulang tersebut.

“Kami akan melakukan komunikasi, mudah-mudahan nanti ada pemahaman bersama dan bisa selaras,” kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pusat Program Transformasi BI Onny Wijanarko dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat, 22 September 2017.

Onny membantah jika biaya isi ulang e-money hanya untuk memanfaatkan momen diberlakukannya pembayaran tol non tunai si seluruh gerbang tol awal oktober nanti, guna untuk mengeruk keuntungan. Onny menegaskan  pengenaan tarif isi ulang tersebut untuk memberikan perlindungan  dan meningkatkan pelayanan terhadap konsumen, karena selama ini industri perbankan mengenakan biaya top up dengan tarif berbeda-beda.

Meski demikian, Onny mengakui pihaknya tidak bisa menjamin pelayanan dapat dirasakan dengan cepat oleh konsumen, karena membutuhkan proses yang tidak sebentar.

“Mungkin YLKI maunya ini bisa berdampak overnight, memang BI tidak bisa mengubah dalam sekejap, karena semua harus melalui kajian, tapi intinya kami ingin memberikan perlindungan konsumen dan memudahkan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyarankan Bank Indonesia tidak memaksakan perbankan menarik biaya isi ulang kartu uang elektronik atau e-money.

About the Author

Related Posts

Luar biasa, prestasi yang diraih dua bandara PT Angkasa Pura  I ( Persero) yakni Bandara  I Gusti...

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel)  akan membangun jembatan yang menghubungkan...

Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Developing 8 (KTT D8) ke-9 di...

Leave a Reply