PP Untuk KEK Pariwisata Sungailiat Diharapkan Terbit Tahun Ini
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kepulauan Bangka Belitung, Thomas Jusman berharap Peraturan Pemerintah atau PP untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Babel dapat diterbitkan setelah terbentuknya kabinet baru. Pengusul KEK Pariwisata Sungailiat ini, menyadari saat ini Presiden Jokowi sedang sibuk mengurusi pemilihan kabinet, mengingat kabinet kerja periode 2014-2015 dalam waktu dekat akan berakhir.
“Kita berharap PP bisa terbit tahun ini, mungkin karena ada pergantian kabinet, mungkin setelah kabinet baru ya. Karena Menteri-menteri sekarang ini dianggap tidak bisa mengambil kebijakan yang mendasar,” kata Thomas usai menjadi narasumber di program Indonesia Tourism Forum di studio EL JOHN TV di Neo Soho Capital lantai 40, Jakarta Barat, Senin (7/10/2019). Program ini, dipandu CEO PT. EL JOHN Star Vision Johnnie Sugiarto.
Thomas menjelaskan meski belum diterbitkan PP, saat ini sudah ada lima investor yang berminat mendirikan usahanya di KEK Pariwisata Sungailiat. Ke-lima investor itu merupakan para investor lokal yang memiliki reputasi yang baik dalam mendirikan usaha pariwisata di berbagai daerah.
“Jadi ke lima investro itu, ada yang membangun golf, ada yang mau membangun wireless, ada juga yang membangun resort butik hotel, sama ada juga yang mau membangun lapangan golf dengan marina golf villa,” ujar Dirut PT. Timur Pantai Sungailiat ini. Namun, Thomas belum tahu persis berapa total investasi yang akan ditanamkan ke lima investor tersebut.
Menurut Tohmas, nilai investasi itu, merupakan bagian dari target investasi sebesar Rp5,3 triliun yang ada di KEK Pariwisata Sungailiat. Selain itu, Thomas juga menjelaskan, saat ini sedang dibangun bangunan pendukung yang ada di Bukit Harmoni. Objek wisata yang ada di KEK Pariwisata Sungailiat itu, digadang-gadang sebagai magnet untuk menarik jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman)
“Sekarang kita lagi pembangunan di kawasan Religinya itu di Bukit Harmoni. Itu kan memang komunitas, kalau Puri Agung sudah berdiri, Pagoda Nusantara juga sudah berdiri. Sekarang lagi pembangunan Taman Bintang Samudera yang Khatolik ya. Tapi kawasan itu bukan kawasan untuk religi, tapi adalah kawasan untuk publik. Jadi 70 persen areanya untuk publik. Itu tidak membatasi agama-agama tertentu,” ungkap Thomas.
