Presiden Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Pandemi Belum Berakhir
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi Pemerintah Daerah dalam penanganan pandemi Covid-19, baik dari sisi kesehatannya maupun ekonomi.Apresiasi ini disampaikan Presiden saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Munas V APKASI) Tahun 2021, di Istana Negara, Jumat (26/3/2021).
Munas V APKASI mengusung tema “Penguatan Kapasitas Daerah dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19 melalui Kolaborasi Pusat, Daerah, dan Swasta dengan Dukungan Kebijakan yang Berpihak”.
Munas dilangsungkan secara hybrid yaitu perpaduan pertemuan tatap muka dan virtual. Mendamping Presiden di Istana Negara antara lain Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Bupati Banyuwangi selaku Ketua Umum APKASI Abdullah Azwar Anas.
Kinerja Pemerintah Daerah telah membuahkan hasil dalam menekan laju kasus Covid-19. Namun, itu bukan akhir, karena pandemi masih terjadi. Jangan sampai hasil positif yang diraih, justru menjadi bumerang yang membuat penanganan menjadi kendor.
“Pertama-tama, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak-Ibu Bupati yang dalam setahun ini bekerja keras melayani dan mendampingi masyarakat, melayani dan mendampingi rakyat dalam menghadapi pandemi, serta juga membantu eksekusi program-program pemerintah pusat sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik,” ujar Presiden.
“Ini harus menjadi kehati-hatian kita semuanya. Ini barang ini nggak kelihatan, di mana kita juga enggak tahu, lewatnya apa kita juga nggak tahu, medianya untuk penularan juga nggak bisa… Sebab itu satu-satunya jalan tetap harus waspada dan tidak lengah,” tambahnya
Presiden menjelaskan, upaya 3T (testing, tracing, dan treatment) tetap dilakukan, bahkan porsinya harus ditingkatkan, apalagi daerah yang masih berstatus zona merah atau orange.
Dalam menghadapi pandemi, upaya penanganan COVID-19 melalui 3T (testing, tracing, dan treatment) harus terus diintensifkan. Presiden mengingatkan bahwa ia selalu memantau perkembangan kasus dan penanganan yang dilakukan di seluruh Indonesia.
Selanjutnya, Presiden mengingatkan Pemerintah Daerah untuk mengawal program vaksinasi Covid-19, yang menjadi program bersama untuk mencegah angka penularan. Pengawalan dilakukan mulai dari distribusi vaksin hingga pelaksanaan vaksinasi.
“Sekali lagi, kawal program vaksinasi dengan detail, pastikan proses vaksinasi ini berlangsung dengan cepat, siapkan vaksinator-vaksinatornya dengan baik,” ujarnya.
Kepada penerima vaksin, juga harus dipastikan tepat sasaran. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak menerima vaksin karena masalah data.
Untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity pemerintah menargetkan pelaksanaan vaksinasi pada 70 persen dari populasi penduduk atau sekitar 181,5 juta jiwa. Pelaksanaan tersebut dilakukan secara bertahap. Prioritas pertama adalah tenaga kesehatan yang pelaksanaannya telah mencapai 100 persen, kemudian dilanjutkan prioritas berikutnya yaitu kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) serta petugas dan pelayan publik.
Untuk keperluan tersebut, pemerintah telah mengupayakan vaksin COVID-19 dari berbagai produsen dan negara. Namun, vaksin tersebut akan tiba di Tanah Air secara bertahap.
“Kita sudah booking 426 juta dosis vaksin, tapi datangnya dikit-dikit. Ini awal-awal baru 7 juta, naik lagi 11 juta, naik lagi dikit-dikit. Baru mungkin akan melimpah itu di Bulan Juli atau Agustus mungkin bisa per bulan 60-70 juta,” ujar Presiden.
Untuk itu, Kepala Negara meminta agar kepala daerah mengatur prioritas penerima vaksinasi setelah tenaga kesehatan dan lansia serta petugas dan pelayan publik.
“Dahulukan di tempat-tempat yang interaksinya tinggi, dahulukan tempat-tempat yang mobilitasnya tinggi. Misalnya pasar, itu tempat yang interaksi antar orang-nya tinggi, mobilitasnya juga tinggi, dahulukan. Terminal misalnya, mobilitas tinggi, interaksi tinggi, dahulukan,” ujarnya.
