Upaya Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Tingkatkan Kesiapan dalam Menghadapi Risiko Kebakaran

Untuk meningkatkan keselamatan warga dan meminimalkan risiko kebakaran, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta terus melakukan berbagai langkah strategis dalam hal pencegahan dan mitigasi kebakaran.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan oleh pihaknya untuk memperkuat infrastruktur, personel, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran di seluruh wilayah ibu kota.

Satriadi mengungkapkan bahwa salah satu upaya utama yang tengah dilaksanakan adalah pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Saat ini, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta telah memiliki 172 pos pemadam kebakaran yang tersebar di 267 kelurahan. Meskipun demikian, Satriadi menyebutkan bahwa idealnya, setiap kelurahan harus memiliki pos pemadam kebakaran agar respon terhadap kebakaran dapat lebih cepat.

“Idealnya, setiap kelurahan harus memiliki pos pemadam kebakaran. Namun, kami masih memiliki keterbatasan dalam hal jumlah personel. Untuk itu, kami tengah berupaya membentuk relawan pemadam kebakaran di tingkat kelurahan guna mencapai waktu tanggap yang optimal,” ujar Satriadi.

Selain itu, sebagai langkah pencegahan tambahan, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta juga telah memasang sebanyak 42 hidran mandiri di daerah-daerah yang dianggap rawan kebakaran. Ini dilakukan untuk memudahkan akses pasokan air pada saat terjadinya kebakaran. Satriadi juga menjelaskan bahwa pihaknya rutin menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) dengan target minimal setiap Rukun Tetangga (RT) memiliki dua unit APAR untuk mendukung upaya pencegahan kebakaran di tingkat mikro.

“Selain itu, kami juga terus bekerja keras dalam berbagai upaya ini, namun keberhasilan akan sangat tergantung pada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa peran aktif masyarakat, seluruh langkah yang kami lakukan akan kurang efektif,” tambah Satriadi.

Dinas Gulkarmat DKI Jakarta sangat menekankan pentingnya sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah preventif terhadap kebakaran. Untuk itu, berbagai program telah dirancang guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menangani potensi kebakaran secara dini. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah melalui balai warga di pos RW dan kegiatan sosialiasi dengan pengeras suara (woro-woro) di kawasan pemukiman padat penduduk. Program ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait cara-cara pencegahan kebakaran secara langsung kepada warga.

Lebih lanjut, Dinas Gulkarmat juga bekerja sama dengan DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) untuk mengimbau pencegahan kebakaran melalui khutbah Jumat dan kegiatan di masjid-masjid. Selain itu, penempelan stiker cegah kebakaran di berbagai tempat juga merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengingatkan warga akan pentingnya kesadaran akan bahaya kebakaran. Satriadi menambahkan, program sosialisasi ini telah menjangkau sebanyak 4.474 RW di lima wilayah DKI Jakarta sepanjang tahun 2024.

“Upaya pencegahan kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Kami berharap masyarakat dapat turut serta dalam menjaga lingkungan mereka masing-masing dan memahami cara-cara penanggulangan kebakaran secara tepat,” tuturnya.

Selain fokus pada upaya pencegahan kebakaran, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta juga berperan aktif dalam pengawasan keselamatan kebakaran di gedung-gedung yang ada di wilayah DKI Jakarta. Setiap tahun, Dinas Gulkarmat menerbitkan sertifikat keselamatan kebakaran untuk gedung-gedung yang telah memenuhi syarat. Namun, tidak sedikit gedung yang belum memenuhi syarat keselamatan kebakaran. Satriadi menjelaskan, pihaknya tidak langsung menutup atau memberikan sanksi pada gedung-gedung tersebut, melainkan melakukan pembinaan terlebih dahulu agar mereka bisa melakukan perbaikan.

“Apabila ada gedung yang tidak memenuhi syarat, kami tidak langsung melakukan penutupan. Biasanya mereka sedang dalam proses perbaikan. Kami lebih memilih untuk melakukan pembinaan dan pendampingan agar perbaikan tersebut dapat dilakukan sesuai standar keselamatan yang berlaku,” jelas Satriadi.

Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan risiko kebakaran di Jakarta dapat diminimalkan dan respons terhadap kejadian kebakaran dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.