Puan Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI di Iran dan Israel
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, menyuarakan keprihatinannya terhadap memburuknya situasi keamanan di Timur Tengah, khususnya menyusul meningkatnya ketegangan militer antara Iran dan Israel. Dalam pernyataannya pada Senin, (16/6/2025), Puan meminta pemerintah untuk memprioritaskan keselamatan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah konflik tersebut.
“Pemerintah harus proaktif dalam memastikan keamanan dan keselamatan seluruh WNI, terutama yang berada di wilayah yang terdampak secara langsung seperti Teheran di Iran dan Tel Aviv di Israel. Jika situasi memungkinkan, langkah evakuasi perlu segera dilakukan melalui koordinasi dengan mitra internasional,” kata Puan.
Menurut data dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, terdapat sekitar 386 WNI yang tersebar di 11 kota di Iran, dengan mayoritas merupakan pelajar yang bermukim di Kota Qom, mencapai 258 orang. Sementara itu, di wilayah Israel tercatat terdapat 187 WNI, sebagian besar tinggal di kawasan Aravah, bagian selatan negara tersebut.
Situasi menjadi lebih genting ketika dilaporkan bahwa sebanyak 42 WNI terjebak di Tel Aviv saat melakukan perjalanan ziarah keagamaan. Mereka kesulitan keluar dari Israel menyusul penutupan Bandara Ben Gurion akibat konflik bersenjata yang pecah pada Jumat, 13 Juni 2025. Pemerintah melalui perwakilan diplomatik RI di Yordania saat ini sedang memberikan bantuan dan fasilitasi agar para WNI tersebut bisa dievakuasi melalui jalur darat.
Dalam seruannya, Puan juga mengimbau kepada seluruh WNI yang masih berada di Israel maupun Iran agar senantiasa waspada dan menjaga komunikasi secara intensif dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ia menegaskan pentingnya peran aktif KBRI dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada WNI, terutama yang mengalami kesulitan dalam mengakses kebutuhan dasar di tengah konflik.
“Kehadiran dan respons cepat dari KBRI sangat penting. Mereka harus hadir untuk membantu pemenuhan kebutuhan para WNI yang terjebak atau kesulitan, baik dari sisi logistik maupun informasi,” tegas Puan.
Sebagai upaya pencegahan, Puan juga mengeluarkan imbauan kepada masyarakat Indonesia agar untuk sementara waktu menunda perjalanan ke wilayah terdampak konflik, termasuk Israel dan Palestina, meskipun perjalanan tersebut bersifat keagamaan.
“Saya minta masyarakat mengikuti arahan pemerintah dan menunda rencana perjalanan ke kawasan konflik. Ziarah atau kepentingan pribadi lainnya tidak sebanding dengan risiko keselamatan jiwa,” tegasnya.
Tak hanya fokus pada keselamatan WNI, Puan juga menyampaikan sikap politiknya terkait agresi militer Israel terhadap Iran. Ia mengecam keras serangan yang dilakukan Israel karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan negara dan hukum internasional.
“Serangan Israel ke wilayah Iran merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan kedaulatan negara,” ujar cucu Bung Karno tersebut.
Lebih jauh, Puan menyerukan agar seluruh pihak yang terlibat menghentikan segala bentuk aksi militer dan memilih jalur diplomasi sebagai penyelesaian konflik. Ia menekankan bahwa dampak dari perang paling besar dirasakan oleh masyarakat sipil, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.
“Perang hanya akan membawa penderitaan berkepanjangan. Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), harus segera bertindak aktif mendorong perdamaian dan menekan Israel untuk menghentikan agresinya,” imbuhnya.
Dalam konteks nasional, Puan juga menyoroti potensi dampak dari konflik tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Ia mengingatkan bahwa eskalasi militer di Timur Tengah bisa memengaruhi harga minyak global, yang sebelumnya sempat mendekati angka 100 dolar AS per barel. Jika kondisi ini terus berlanjut, bisa berimbas pada neraca perdagangan Indonesia yang masih bergantung pada impor energi.
“Konflik ini bukan hanya persoalan kemanusiaan, tapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah harus segera menyiapkan skenario mitigasi terhadap potensi lonjakan harga energi dan tekanan inflasi,” ujar Puan.
Sebagai langkah antisipatif, ia meminta pemerintah menjaga pasokan energi domestik dan menjamin kestabilan harga kebutuhan pokok agar tidak terguncang oleh krisis geopolitik global.
“Pemerintah harus siaga penuh. Jangan sampai konflik ini memicu gejolak ekonomi dalam negeri. Mitigasi harus disiapkan sejak dini agar dampaknya bisa ditekan semaksimal mungkin,” pungkasnya.
