Hadapi Tarif Trump, Ketum KADIN Ajak Pelaku Usaha Tidak Panik dan Fokus Cari Peluang
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menyambut baik langkah pemerintah Indonesia dalam merespons kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang resmi memberlakukan tarif impor sebesar 19% terhadap produk asal Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Anindya dalam kunjungannya ke Paris, Prancis, pada Rabu (16/7/2025), sebagai bagian dari agenda diplomasi ekonomi.
Keputusan terbaru dari Gedung Putih ini menjadi sorotan setelah sebelumnya AS sempat berencana menerapkan tarif setinggi 32% atas produk asal Indonesia. Langkah tersebut dilatarbelakangi oleh defisit perdagangan AS dengan Indonesia yang mencapai hampir US$ 17,9 miliar atau sekitar Rp 290 triliun.
Namun, berkat upaya diplomatik dan strategi negosiasi dari pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, tarif berhasil ditekan menjadi 19%. Salah satu poin kesepakatan adalah komitmen Indonesia dalam membeli sejumlah komoditas asal AS, termasuk pesawat terbang, gandum, dan kapas.
Anindya mengajak pelaku usaha nasional untuk tidak merespons kebijakan Donald Trump dengan kepanikan. Sebaliknya, menurut dia, momen ini justru membuka peluang baru untuk meningkatkan volume perdagangan bilateral secara signifikan.
“Jangan dilihat hanya dari sisi beban tarif, tapi lihatlah sebagai kesempatan untuk memperbesar ekspor Indonesia ke pasar Amerika,” ujar Anindya.
Anindya juga mempertanyakan apakah masih terdapat ruang negosiasi untuk menurunkan tarif tersebut ke level yang lebih kompetitif. Anindya menilai angka 19% memang masih tinggi, tetapi jauh lebih baik dibandingkan rencana awal.
“Kalau dibandingkan dengan negara lain seperti Meksiko, China, dan bahkan Uni Eropa, kita dalam posisi yang cukup baik. Bahkan Inggris, yang mengalami defisit perdagangan dengan AS, masih dikenakan tarif sekitar 10%,” tambahnya.
Ia menyebut bahwa sejumlah sektor seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik berpeluang besar untuk mendapatkan peningkatan permintaan dari pasar AS. Dalam skenario optimistis, Anindya menyebut nilai perdagangan antara kedua negara bisa melonjak dua kali lipat dari sekitar US$ 40 miliar menjadi US$ 80 miliar dalam kurun waktu lima tahun.
Lebih jauh, Anindya menekankan pentingnya Indonesia tidak hanya berfokus pada peningkatan volume ekspor, tapi juga meningkatkan nilai tambah pada produk yang dikirim ke luar negeri. Ia menyoroti bahwa AS, sebagai negara maju, justru banyak mengekspor bahan baku mentah seperti kapas dan gandum, yang kemudian bisa diolah di Indonesia menjadi produk siap pakai.
“Kita harus bisa melihat celah dari situ. Kalau Amerika mengirimkan kapas, kita olah jadi pakaian dan ekspor kembali. Kalau kirim gandum, kita jadikan bahan pangan. Di sinilah pentingnya industri hilir kita diperkuat,” tegasnya.
Ia juga menyebut hal ini selaras dengan arahan pemerintah yang menargetkan industri nasional mampu naik kelas dengan mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Menurutnya, dengan memperkuat rantai pasok dan industri domestik, Indonesia tidak hanya mengandalkan ekspor komoditas mentah, tapi juga menancapkan posisi sebagai produsen global.
Kebijakan Presiden Trump yang dikenal proteksionis bukan tanpa alasan. AS saat ini tengah berusaha mengurangi ketergantungan pada impor yang menyebabkan defisit besar terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Namun, di tengah tantangan ini, Anindya melihat adanya ruang kerja sama baru. Ia percaya bahwa negosiasi yang dilakukan bukan hanya soal angka tarif, tetapi juga menjadi pintu pembuka untuk kerja sama ekonomi jangka panjang, khususnya dalam transfer teknologi, investasi sektor manufaktur, dan penguatan perdagangan berbasis nilai tambah.
