Tahap Kedua Pembangunan IKN Siap Dimulai, Fokus Kawasan Legislatif dan Yudikatif
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan bahwa seluruh tahapan persiapan pembangunan tahap kedua telah selesai, mencakup aspek teknis, administrasi, dan penganggaran. Hal ini menandai kesiapan pemerintah untuk melanjutkan transformasi besar-besaran pembangunan ibu kota baru, yang akan masuk ke fase berikutnya yakni tahan kedua mulai Agustus 2025.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa proses lelang untuk proyek tahap kedua akan segera dilakukan pada awal Agustus. Fokus utama tahap ini adalah pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, termasuk berbagai infrastruktur pendukung untuk menunjang fungsi kelembagaan.
“Persiapan telah rampung, termasuk penganggaran. Kami segera mulai proses lelang untuk membangun zona legislatif dan yudikatif, serta ekosistem yang mendukungnya,” ujar Basuki dalam keterangan resminya, Rabu, 30 Juli 2025.
Tahap kedua ini merupakan kelanjutan dari pembangunan tahap pertama yang telah lebih dulu mencakup fasilitas dasar, perumahan ASN, dan beberapa kantor kementerian. Basuki menyatakan bahwa pembangunan akan terus dilakukan secara bertahap, mengacu pada rencana induk pemindahan pusat pemerintahan.
Perkembangan signifikan juga terjadi dari sisi pemindahan aparatur sipil negara (ASN). Hingga Juli 2025, sebanyak 1.170 ASN dari Otorita IKN telah menempati tower hunian khusus di kawasan IKN. Selain itu, 109 tenaga kesehatan dari RS Kementerian Kesehatan juga sudah tinggal dan bekerja di sana.
Basuki menambahkan bahwa perpindahan ASN tidak hanya berasal dari Otorita IKN, tetapi juga dari sejumlah lembaga dan kementerian strategis seperti Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Proses ini akan terus bergulir sesuai jadwal yang telah dirancang Kementerian PAN-RB. Dalam waktu dekat, 15 kementerian akan mulai mengirimkan ASN-nya ke Nusantara,” ungkap Basuki.
Sementara itu, peningkatan aksesibilitas juga menjadi prioritas utama. Salah satu langkah penting yang baru saja disetujui adalah perubahan status Bandara VVIP Nusantara menjadi bandara umum. Persetujuan dari DPR RI ini akan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat dan mendukung mobilitas ke dan dari IKN.
Bandara tersebut nantinya tidak hanya melayani kegiatan kenegaraan, tetapi juga akan terbuka untuk penerbangan komersial, khususnya dari wilayah Kalimantan bagian barat seperti Kutai Kartanegara dan Kutai Barat. Hal ini diharapkan akan mempercepat integrasi IKN dengan kawasan sekitarnya serta memicu pertumbuhan ekonomi lokal.
Pemerintah terus menekankan bahwa pembangunan IKN bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pemindahan pusat gravitasi pemerintahan dan pengembangan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Proses ini dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, efisiensi, dan kolaborasi lintas sektor.
