Karhutla 2026 Mengancam, Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Nasional

El John News, Jakarta-Pemerintah meningkatkan kewaspadaan nasional dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026, menyusul prediksi musim kemarau yang lebih panjang dan kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Upaya ini diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga antara Kementerian Kehutanan, BMKG, dan BNPB dalam Rapat Koordinasi Terbatas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2026, di Jakarta, Senin, (06/04/2026).

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa ancaman karhutla tahun ini diperkirakan meningkat seiring kondisi cuaca yang lebih ekstrem. “Pada tahun ini akan terjadi kekeringan yang lebih awal dan lebih panjang, oleh karena itu kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dibandingkan tahun lalu, tahun 2026 ini akan lebih mengancam kita secara bersama,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya peran masyarakat dan pelaku usaha dalam mencegah kebakaran, terutama dalam aktivitas pembukaan lahan. Penggunaan api dalam proses land clearing dinilai masih menjadi salah satu penyebab utama terjadinya karhutla di berbagai wilayah.

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan, luas kebakaran hutan dan lahan pada periode Januari hingga Februari 2026 mencapai lebih dari 32 ribu hektare. Sementara pada Maret 2026, luas area terdampak diperkirakan bertambah sekitar 10 ribu hektare. Provinsi Riau menjadi wilayah dengan luas kebakaran terbesar, disusul Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Kepulauan Riau.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa musim kemarau tahun ini diperkirakan datang lebih cepat dengan intensitas hujan yang berada di bawah normal. Selain itu, fenomena iklim global seperti El Niño diprediksi berada pada kategori lemah hingga moderat, namun tetap berpotensi memperparah kondisi kekeringan.

BMKG mencatat, hingga akhir Maret 2026 sekitar 7 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau, dan jumlah ini diperkirakan terus meningkat pada April hingga Juni. Kondisi tersebut memperbesar risiko munculnya titik-titik panas yang dapat memicu kebakaran.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah telah mengerahkan berbagai strategi, termasuk operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah rawan seperti Riau. Dalam dua tahap pelaksanaan, sebanyak 24 kali penyemaian garam dilakukan untuk meningkatkan potensi hujan.

Selain itu, dukungan operasi udara juga terus ditingkatkan. BNPB menyiapkan sedikitnya 16 helikopter untuk water bombing dan 12 helikopter patroli yang siap dikerahkan sesuai kebutuhan di lapangan.

Pemantauan titik panas melalui sistem satelit menunjukkan peningkatan signifikan. Sepanjang 1 Januari hingga 5 April 2026, tercatat 702 hotspot, meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 125 titik.

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Sejumlah perusahaan pemegang izin usaha kehutanan telah dikenai sanksi administratif sebagai bagian dari upaya penertiban.