Agenda Wujudkan Indonesia Berkelanjutan di Tahun 2045 dalam Aspek Land Use, Pertanian dan Kehutanan
Menuju 100 tahun usia Indonesia merdeka pada tahun 2045 nanti tentunya dibutuhkan visi dan agenda bersama-sama mewujudkan Indonesia Berkelanjutan.Disampaikan pula dalam kegiatan bertajuk ‘Focus Group Discussion with Expert : Indonesia 20145, Proyeksi Pembangunan Berkelanjutan dalam Aspek Land Use, Pertanian dan Kehutanan’, pada Jumat (23/2).
“Guna menghadapi batas-batas pertumbuhan pembanguan nasional, karena kapital alam tidak tak terbatas, berarti pembangunan juga ada batasnya,” jelas Mahawan Karuniasa seorang Dosen Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia dan Ketua Umum Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia.
FGD ini dilaksanakan oleh Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) bekerjasama dengan Friedrich Naumann Stiftung (FNS). Sedangkan Anggota DPR-RI, Ibnu Multazam yang juga hadir menyoroti masih kuatnya kepentingan sektoral dalam pembangunan, dengan mencontohkan pembangunan jalan tol yang membelah persawahan tanpa memperhatian jalur air di persawahan.
Fenomena batas-batas pertumbuhan merupakan hasil kajian ilmiah yang sudah lama dilakukan, yaitu pada tahun 1972 yang memperkirakan sebelum tahun 2100, akan terjadi global collapse, dimana sumber daya global menurun drastis yang diikuti antara lain dengan penurunan produksi barang, pangan, dan lebih dari itu jumlah populasi manusia juga turut terkoreksi. Dalam dokumen ‘Visi Indonesia 2045’, Bappenas mencatat bahwa pada tahun 2045 penduduk Dunia akan mencapai 9,45 miliar jiwa dan penduduk Indonesia membengkak menjadi 318 juta jiwa.
Tentu saja jumlah penduduk ini akan berimplikasi pada peningkatan kebutuhan air, pangan, dan energi, apalagi dengan peningkatan pendapatan perkapita yang juga cenderung diiringi peningkatan kebutuhan barang dan jasa. Disisi lain sampai dengan saat ini, wilayah pembangunan dengan tipologi ekonomi yang lebih maju, memiliki kualitas lingkungan yang lebih rendah, yang berarti menunjukkan pembangunan nasional Indonesia yang saat ini masih berpola mendeplesi kapital alam.
Oleh karena itu, secara konkrit, perlu dibangun konsensus para pihak untuk melakukan pengendalian jumlah penduduk, membangun kemandirian teknologi khususnya untuk air, pangan, energi, dan digital, serta percepatan pembangunan ekonomi sektor jasa berbasis ekosistem dan budaya nusantara.
Lebih dari itu, sudah saatnya agenda Indonesia Berkelanjutan menjadi prioritas para pihak, terutama platform pemerintah dan parlemen sebagai salah satu aktor utama pembangunan.
“Politisi dan konstituen perlu bersama-sama menciptakan profitabilitas politik dari agenda Indonesia Berkelanjutan, karena tanpa hal itu, perencanaan pembangunan nasional hanya menjadi dokumen tekstual tanpa wujud hasil pembangunan yang nyata di masyarakat,” tutup Mahawan Karuniasa.
Pada kesempatan yang sama, Idham Arsyad, Ketua Umum Gerbang Tani menyatakan bahwa hasil FGD Indonesia 2045 yang dilaksanakan ini akan menjadi bahan dalam menyusun platform pembangunan nasional yang berkelanjutan di periode kepemimpinan nasional di periode-periode selanjutnya.
