Pemerintah Canangkan Program ‘Bekerja’ Tekan Kemiskinan Melalui Pertanian
Pemerintahan Jokowi – JK menargetkan menekan angka kemiskinan di bawah 10 persen pada tahun ini. Salah satu caranya dengan Program “Bekerja” atau Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera. Program ini menjangkau 1.000 desa di 100 kabupaten Indonesia.
Program Bedah Kemiskinan merupakan bagian Program Padat Karya Tunai (PKT) berbasis pertanian. Untuk itu, sektor pertanian juga menjadi ujung tombak untuk menekan angka kemiskinan. Khususnya di desa serta mengangkat kesejahteraan petani.
Program tersebut harus dapat menjadi solusi permanen pengentasan kemiskinan. Dengan target jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, tanaman sayuran menjadi solusi karena tiga bulan sudah bisa panen,” jelas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Ia menambahkan, untuk jangka menengah, diberikan ayam dan kambing karena ayam sudah bisa bertelur di enam bulan. Sedangkan untuk jangka panjang, melalui tanaman keras seperti buah-buahan.
“Setiap rumah tangga miskin akan menerima bantuan 50 ekor ayam, 3 ekor kambing atau domba, 5 ekor kelinci beserta kandang dan pakan selama 6 bulan. Lalu 2-3 batang bibit buah-buahan dan 10 batang bibit cabai atau bawang merah,” jelasnya.
Secara khusus Kementan telah melakukan fokus anggaran anggaran untuk menyediakan 10 juta ekor ayam. Program “Bekerja” juga memanfaatkan pekarangan rumah warga secara intensif untuk pertanian.
Sedangkan terkait efektivitas distribusi program, Kementan memperhatikan agro-climate, kultur tanaman. Serta keunggulan komparatif yang dimiliki setiap daerah.
“Ini bertujuan agar Program Bekerja bisa mewujudkan klaster ekonomi yang fokus. Sehingga dapat menopang skala industri di daerah. Setiap klaster ekonomi dikembangkan usaha hulu hingga hilir pengolahan dan pemasaran,” katanya.
Untuk memastikan program tersebut tepat sasaran, Kementan membentuk tim yang langsung turun ke lapangan untuk penerapannya. Sejumlah provinsi prioritas tahap awal seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumsel, Lampung, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.
Pihaknya berharap, program tersebut dapat berjalan dengan baik. Dengan menjalin sinergi berbagai pihak. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya, seperti dilansir dari Antara.
