Akhir Drama Anggaran Kapal? Trenggono dan Purbaya Tampil Kompak di Media Sosial
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa duduk berdua di sebuah acara (Foto; Instragram resmi Sakti Wahyu Trenggono)
El John News, Jakarta-Perselisihan terbuka antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait anggaran pengadaan kapal perikanan tampaknya mulai mereda. Hal ini ditandai dengan unggahan Trenggono di akun Instagram pribadinya, Rabu (11/2/2026), yang memperlihatkan kebersamaannya dengan Purbaya dalam sebuah acara resmi.
Dalam unggahan tersebut, Trenggono menyampaikan pesan singkat agar polemik yang sempat mencuat tidak lagi diperpanjang. “That’s all Folks, back to work ya,” tulisnya, seolah memberi sinyal bahwa perdebatan telah usai dan seluruh pihak diminta kembali fokus pada tugas pemerintahan.
Unggahan itu memuat dua gambar. Pertama, tangkapan layar pemberitaan mengenai pernyataan Purbaya yang mengakui adanya kemungkinan kekeliruan data. Kedua, foto keduanya yang duduk berdampingan di satu meja, memperlihatkan suasana yang cair.
Awal Mula Perdebatan Anggaran Kapal
Sebelumnya, polemik bermula dari pernyataan Purbaya dalam sebuah forum diskusi yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Saat itu ia mempertanyakan mengapa Kementerian Kelautan dan Perikanan belum melakukan pemesanan kapal ke galangan dalam negeri, padahal anggaran disebut telah tersedia.
Pernyataan tersebut mendapat respons dari Trenggono. Ia menjelaskan bahwa proyek pembangunan kapal bukan bersumber dari anggaran domestik yang langsung cair, melainkan melalui skema pinjaman luar negeri dari pemerintah Inggris. Indonesia diketahui merencanakan pembangunan 1.500 kapal ikan melalui kerja sama tersebut.
Pengakuan Kekeliruan Data dan Penegasan Mekanisme
Dalam klarifikasi lanjutan, Purbaya menyebut telah melakukan pengecekan ulang setelah rapat dengan pimpinan DPR. Ia mengakui adanya kemungkinan kesalahan data yang ia terima sebelumnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap pinjaman luar negeri tetap harus melalui proses administrasi dan persetujuan di Kementerian Keuangan.
Purbaya juga berpendapat bahwa perencanaan pengadaan semestinya dapat dipersiapkan lebih awal tanpa menunggu pencairan dana, apabila seluruh dokumen dan mekanisme telah siap.
Dengan adanya klarifikasi dari kedua belah pihak dan unggahan yang menunjukkan kebersamaan, pemerintah memberi sinyal bahwa polemik anggaran kapal telah diselesaikan. Fokus kini diarahkan kembali pada pelaksanaan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
