Eco TourismEconomicHeadline News

Aprindo Minta Perda Soal Penggunaan Kantong Plastik Tak Rugikan Ritel Modern

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo)  menyatakan komitmennya untuk mendukung visi Pemerintah dalam mengurangi penggunaan sampah plastik sebesar 75  persen pada tahun 2025 mendatang. Komitmen ini, disampaikan langsung oleh Ketua Umum Aprindo  Roy  Mandey melalui jumpa pers di Jakarta, Rabu, 21 November 2018.

Roy menjelaskan, bentuk dukungan yang diberikan Aprindo  adalah penggunaan kantong belanja plastik berkriteria ekolabel. Kantong itu, terbuat dari plastik berbahan oxo degradrable atau bio degradrable yang mudah terurai. Kantong plastik tersebut akan digunakan di semua ritel modern yang berada di bawah naungan Aprindo.

Selain  itu, Aprindo juga menyerukan kepada ritel modern untuk menyediakan kantong belanja yang bisa dipakai ulang sebagai pilihan konsumen  menggunakan kantong belanja. Bukan hanya menyedia kantong plastik ramah lingkungan, namun Aprindo  juga ikut terjun langsung mengedukasi pelanggan melalui kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan yang digagas Aprindo.

“Kita dukung usaha Pemerintah yang bertujuan mengurangi sampah plastik, untuk itu saya pastikan bahwa semua toko-toko ritel anggota Aprindo sudah menggunakan kantong belanja plastik yang mudah terurai sesuai standar yang diberikan Pemerintah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, kata Roy.

Roy memastikan kantong belanja plastik yang digunakan sudah berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI) kriteria ekolabel  untuk kantong belanja plastik dan bioplastik yang mudah terurai.  Label SNI ini, diterbitkan oleh BSN atas rekomendasi Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan KLHK.

Karena itu, Roy meminta masyarakat tidak khawatir dengan kantong plastik yang digunakan semua ritel modern. Kantong plastik tersebut dipastikan akan cepat hancur setelah dipakai.

Namun, Roy menyayangkan masih ada beberapa daerah yang mengeluarkan peraturan pelarangan penggunaan kantong plastik untuk ritel modern yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda) ataupun Peraturan Walikota (Perwali). Aturan itu dianggap tidak sejalan dengan aturan  Pemerintah Pusat yakni Peraturan  Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 pasal 1 Ayat 3 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Begitu juga dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 pasal 3 Ayat 2 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Roy menyebut, seharusnya   peraturan  ada di daerah bukan melarang,  namun mengurangi penggunaan bahan plastik berbahaya. “Kita menyediakan alternatif kantong plastik supaya bisa dipakai berulang-ulang. Kita berharap adanya Peraturan Pemerintah yang sifatnya nasional,” tegasnya.

Roy khawatir larangan penggunaan kantong plastik oleh ritel modern di daerah dapat mematikan usaha ritel modern, karena sepinya konsumen. Berdasarkan pengamatan  Aprindo, tidak semua masyarakat yang datang ke ritel modern menyiapkan kantong belanja. Jika ini. Pelarangan penggunaan kantong plastik diterapkan maka tidak sedikit masyarakat membatalkan transaksinya saat berada di ritel modern.

“Kami tidak sepakat pada pelarangan tanpa edukasi, sosialisasi dan tanpa sertakan akademisi, pelaku usaha dan konsumen. Sehingga pelaku usaha tergerus karena konsumen melakukan pengurangan belanja dan bahkan membatalkan transaksi,” ungkap Roy.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button