Penjabat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Ashari F Radjamilo membuka Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Gammara, Makassar, Selasa (11/12).
Usai menyampaikan, bahwa Pemprov saat ini mendorong agar pemerintah daerah mengurangi mengeluarkan izin yang dapat mengurangi progres pertanian. Terutama karena saat ini pembangunan properti pada lahan produktif sangat tidak terkendali.
“Solusinya, pemerintah kota untuk mengurangi mengeluarkan izin yang dapat mengurangi produktivitas pertanian, sedikit mengurangi izinnya. Mungkin ke tanah yang tidak produktif, jangan tanah yang produktif,”
Apalagi Sulsel sebutnya adalah lumbung pangan di Indonesia timur, ini yang harus kita jaga dengan baik-baik.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultural Sulsel, Fitriani, menyampaikan pada rakor ini, membahas sejumlah masalah pertanian dan mencari solusinya. Termasuk jika terdapat rekomendasi yang dihasilkan.
“Rekomendasi, Ini menjadi acuan kita untuk mendukung dan melanjutkan ketahanan pangan Sulsel,” sebutnya.
Lanjutnya, dukungan lain melalui ketersedian distribusi pangan ke rumah tangga dengan harga terjangkau. Pangan yang dihasilkan juga dapat bermanfaat bagi terciptanya masyarakat yang sehat dan tangguh.
Dia juga menyampaikan, di Sulsel terdapat lahan sawah baku kita sekitar 653.000 hektar.
“Ini yang bisa kita manfaatkan, ada yang satu kali, dua kali dan tiga kali. Dan di musim hujan ini kita manfaatkan dengan maksimal dan dapat mendukung produksi kita meningkat sehingga berkontribusi terhadap swasembada pangan nasional,” ujarnya.
Sejauh ini persoalan pupuk tidak ada masalah, pihak terus melakukan koordinasi dengan petani dan setiap saat ada. Ia mengakui penggunaan pupuk di petani lebih banyak dari jumlah pupuk subsidi. Adapun pupuk subsidi sebesar 500.000 ton. Namun, pupuk non-subsidi jumlahnya masih dalam jumlah yang cukup.
“500.000 ton itu subsidi, saya kira non-subsidi kita koordinasi dengan penyedia yang selalu siap,” ujarnya
