Curah Hujan Ekstrem Picu Banjir di Aceh dan Sumut, Kemenhut Siapkan Strategi Pemulihan DAS
Di Aceh Utara, kombinasi curah hujan berintensitas tinggi dan kondisi lahan yang tidak lagi optimal dalam meresapkan air menyebabkan banjir meluas hingga memaksa 3.507 warga mengungsi. Ratusan hektare sawah dan tambak terendam, memukul sektor pertanian dan perikanan masyarakat.
Sementara itu, Kabupaten Langkat mengalami dampak infrastruktur yang signifikan. Selain permukiman terendam, banjir menimbulkan kerusakan berat seperti robohnya Jembatan Titi Cempedak dan terputusnya akses Jalan Lintas Sumatera Utara–Aceh, yang merupakan jalur vital bagi mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik.
Di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Selatan, banjir datang tiba-tiba akibat hujan berkepanjangan dan sedimentasi di hulu sungai. Bencana ini menimbulkan 15 korban jiwa, merusak permukiman, serta mengganggu aktivitas harian masyarakat yang tengah menghadapi kondisi cuaca ekstrem.
Kementerian Kehutanan Perkuat Penanganan DAS dan Rehabilitasi Lahan
Menanggapi peningkatan frekuensi banjir di berbagai wilayah, Kementerian Kehutanan mengumumkan serangkaian langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan DAS. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada wilayah terdampak, tetapi juga menyasar akar persoalan di hulu.
Langkah-langkah yang ditempuh meliputi:
- Identifikasi Titik Rawan Banjir di Hulu DAS
Pemetaan wilayah berisiko tinggi dilakukan untuk menentukan prioritas intervensi, terutama pada daerah yang mengalami penurunan tutupan vegetasi dan peningkatan erosi.
- Percepatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Kawasan kritis akan direhabilitasi melalui penanaman kembali, pemulihan struktur tanah, dan pembatasan aktivitas yang mengganggu fungsi ekologis hutan.
- Revegetasi Sempadan Sungai dan Lereng Curam
Penanaman vegetasi penahan erosi dilakukan di sepanjang aliran sungai serta pada lereng-lereng terjal untuk meningkatkan stabilitas tanah dan memperkuat daya resap air.
- Pengawasan Ketat terhadap Perubahan Tata Guna Lahan
Kementerian Kehutanan memperketat sertifikasi, izin, dan pengawasan terhadap konversi lahan, guna memastikan pemanfaatannya tetap sesuai fungsi ekologis dan tidak memperparah kerusakan lingkungan.
Koordinasi Lintas Sektor untuk Normalisasi Sungai dan Peringatan Dini
Upaya penanganan dampak banjir juga diperkuat melalui kerja sama lintas kementerian dan pemerintah daerah. Beberapa langkah yang didorong antara lain:
- Normalisasi sungai untuk mengurangi sumbatan dan sedimentasi.
- Peningkatan sistem pemantauan hidrometeorologi regional sebagai dasar keputusan cepat.
- Penguatan kapasitas sistem peringatan dini (early warning system) bagi masyarakat di daerah rawan banjir.
Kementerian menegaskan bahwa seluruh strategi tersebut dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir guna memastikan daya dukung lingkungan pulih kembali dan risiko bencana serupa dapat ditekan.
Dengan pendekatan jangka pendek dan jangka panjang ini, pemerintah berharap kejadian banjir di Aceh–Sumut dapat ditangani lebih efektif sekaligus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola sumber daya air dan lahan secara menyeluruh.
