Headline NewsTransportation

Dianggap Belum Dapat Atasi Masalah, BPKN Minta Menhub Cabut Aturan Batas Tarif Pesawat

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)  menyarankan agar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mencabut aturan baru mengeai   tarif batas atas dan batas bawah tiket pesawat untuk penerbangan domestik. Aturan yang belum lama diterbitkan ini, ternyata belum dapat secara efektif menurunkan harga tiket pesawat.  Aturan ini, seakan tidak memberikan perlindungan kepada konsumen yang sudah lama menanti turunnya harga tiket pesawat

Ketua Komisi Advokasi BPKN Rizal E. Halim menilai maskapai penerbangan seakan  lebih memilih mematok harga tiket mendekati tarif batas atas. Aturan tersebut menjadi sia-sia diberlakukan, bahkan aturan itu telah mencederai Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasalnya, aturan yang diberikan pemerintah justru tidak melindungi masyarakat selaku konsumen.

“Sepintas ini menarik untuk konsumen, tetapi kenyataannya harga yang ditetapkan masih tinggi, sehingga yang jadi korban adalah konsumen. Maka kami meminta aturan ini dicabut,” ucapnya di kantor BPKN, Senin (8/4).

Menurut Rizal, ada kekeliruan dalam membuat aturan ini. Seharusnya masih banyak yang perlu diperhatikan, sebelum mengeluarkan aturan itu. Hal yang tidak diperhatikan diantaranya  tingginya harga bahan bakar minyak untuk pesawat atau avtur dan belum adanya pihak swasta yang ingin menjual avtur, selain Pertamina.

Sebelumnya Presiden Jokowi sudah meminta Pertamina untuk menstabilkan  harga avtur. Selain itu, Presiden juga meminta Pertamina dan pihak terkait baik dari Pemerintah maupun bukan untuk duduk bersama terkait penjualan avtur.  Tidak menutup kemungkinan jika avtur tidak dimonopoli oleh Pertamina, harga avtur dapat stabil karena ada kompetisi yang sehat di bisnis ini.

Bahkan belakangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan telah meminta PT AKR Corporindo Tbk untuk masuk ke jaringan penjualan avtur nasional, sehingga bisa menghentikan monopoli penjualan avtur yang selama ini dikuasai oleh Pertamina.

“Presiden sudah jelas meminta untuk tidak ada monopoli dan meminta AKR masuk, tapi itu semua tidak menurunkan harga, justru kemudian diatur kembali melalui aturan tarif batas atas dan bawah yang hanya berfokus ke industri,” katanya.

Kekeliruan yang lain adalah soal  aturan tarif batas atas dan bawah tiket penerbangan hanya berpihak pada pelaku industri penerbangan dan pendukungnya. Padahal, menurut Rizal, pemerintah seharusnya bisa mengupayakan persaingan yang sehat, kompetitif, serta berdampak pada peningkatan daya saing industri.

Namun, ketentuan tarif batas atas dan bawah justru membenarkan industri untuk bisa memasang tarif aman bagi kelangsungan industrinya saja.

“Kalau industri tidak efisien, itu tidak bisa dibebankan ke konsumen, itu keliru. Seharusnya industri dan pemerintah berlomba memberi pelayanan terbaik kepada konsumen dengan tata kelola manajemen yang lebih efisien,” jelasnya.

Selanjutnya soal  pengambilan keputusan aturan tarif batas atas dan bawah tiket penerbangan yang  tidak melibatkan masyarakat. Padahal, ada banyak lembaga perlindungan konsumen yang bisa diajak bicara untuk mewakili pendapat konsumen, misalnya BPKN, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan lainnya.

Aturan yang tidak tepat ini berpotensi merugikan ekonomi nasional. Sebab, ketidaktepatan solusi yang diberikan pemerintah membuat masyarakat harus menanggung tingginya tarif tiket penerbangan untuk waktu yang lama.

“Mobilitas konsumen jadi terganggu, produktivitas mereka berkurang, mobilitas dan pengiriman barang tertekan, sehingga kinerja ekonomi secara keseluruhan terpengaruhi. Daya saing tertekan, apalagi di tengah daya beli yang tengah menurun dan inflasi naik karena tiket,” terangnya.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close