EconomicHeadline News

Gubernur Sumsel dan Forkominda Isi SPT Tahunan dan Launching KSWP

Sebagai bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, hari ini Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin beserta Forkominda yang terdiri antara lainKetua DPRD, Pangdam II Sriwijaya, Kapolda Sumsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Kepala Pengadilan Tinggi Sumsel, Komandan Pangkalan Udara, Komandan Pangkalan Angkatan Laut, dan  Kepala BPK-RI Perwakilan Sumsel menggunakan efiling dalam acara Pekan Panutan yang dilaksanakan di Griya Agung Prov. Sumsel, Senin, 5 Maret 2018.

E-Filing merupakan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui jalur Internet. Artinya sepanjang terkoneksi dengan jaringan internet maka kita dapat menyampaikan SPT kapanpun dan dimanapun, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu.  Cepat, mudah dan aman tanpa harus terkendala dengan jalanan yang macet dan antrian wajib pajak yang panjang.

Dalam sambutannya Gubernur Sumatera Selatan  Alex Nurdin menekankan untuk mengisi laporan SPT Tahunan Orang Pribadi maupun Badan dengan Benar Lengkap dan Jelas. Alex menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk segera memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan sebelum batas waktu pelaporan selesai.

Kepala Kanwil DJP Sumsel Babel, M. Ismiransyah M. Zain dalam sambutannya juga mengingatkan kepada para wajib pajak untuk mengisi SPT Tahunan dengan Benar Lengkap dan Jelas yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada 23 wajib pajak pembayar pajak terbesar di wilayah Sumatera Selatan Pemberian penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan.

Launching KSWP

Melanjutkan acara ditempat yang sama, Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin me-launching program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) ditandai dengan pemukulan “Gong” yang didampingi langsung oleh Kepala Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Sumsel Babel)  M. Ismiransyah M. Zain dan disaksikan oleh anggota Forkopimda.

KSWP adalah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak. Dasar diluncurkannya KSWP yakni Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 112 tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik tertentu di lingkungan Pemda.

Dengan adanya KSWP para pemohon ijin kepada pemerintah daerah harus dilakukan pengecekan atau validasi data NPWP dan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 2(dua) tahun terakhir sebelum mendapatkan ijin tersebut.

Alex berharap dengan adanya KSWP ini dapat meningkatkan kepatuhan dan meningkatkan penerimaan pajak yang nantinya berimbas juga kepada pendapatan daerah dari penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri (OPDN) yang menjadi komponen bagi hasil.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close