AccommodationEconomicHeadline News

Industri Perhotelan Terpukul Atas Tingginya Harga Tiket Maskapai

Tingginya harga tiket penerbangan dan diterapkannya bagasi berbayar menjadi salah satu agenda yang dibahas Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV tahun 2019 yang dilangsungkan di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (11/2/2019). Masalah itu kini menjadi perhatian besar PHRI karena telah menyebabkan turunnya okupansi hotel.

“Terus  terang kami merasa terpukul dengan adanya  kenaikan tiket yang dipicu oleh  Garuda. Jadi kalau kita melihat permasalahannya itu  adalah kenaikan itu cukup signifikan ya, rata-rata 40 persen. Jadi  Garuda itu, mereka memang tidak bilang tiketnya naik, tapi mereka menghilangkan tiket promonya, Dimana hal  ini  juga diikuti oleh Lion Air yang mengenakan bagasi berbayar Kenaikan tiket Lion Air ini setelah dimasukan bagasi berbayar itu rata-rata  hampir 40 persen juga,” kata Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani di sela-sela acara Rekernas, Senin (11/2/2019)

Hariyadi menyebut bukan hanya industri hotel, namun mahalnya harga tiket maskapai juga menurunkan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Tentunya kita harus melihat secara keseluruhan  masalah disini karena dampaknya bukan hanya okupansi hotel saja  yang mengalami masalah  tapi juga pelaku UKM di daerah , banyak pusat oleh-oleh turun, karena pusat oleh-oleh itu kan menampung berbagai macam kerajinan, bahan-bahan makan olahan dari  pelaku UKM,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)  ini.

Hariyadi menyadari, jika kondisi ini terjadi karena merosornya pendapatan maskapai.Meski demikian,  seharusnya yang dilakukan  pihak maskapai adalah  duduk bersama dengan pemerintah untuk mencari solusi.

Hariyadi menyoroti ada beberapa masalah yang membuat pihak maskapai menaikkan harga tiket. Masalah itu, yakni dominasi Pertamina dalam   penjualan avtur. Terkait hal ini, Pemerintah diharapkan dapat  memberlakukan kebijakan penjualan avtur boleh dilakukan pihak swasta. Selain itu, PPN yang dikenakan untuk avtur sebaiknya dicabut.

“Kita berharap untuk avtur ini dikondisikan sama kaya internasional. Kalau internasional  tidak dikenakan PPN seharusnya  di Indonesia juga tidak. Karena kalau dikenakan akan memberatkan maskapai berat akhirnya mereka tidak bisa menutup operasional jadi mulai aneh-aneh idenya, bikin bagasi berbayar dan sebagainya,” ungkap  Hariyadi.

Masalah lain yang menjadi perhatian PHRI adalah adanya dugaan kartel yang dilakukan dua maskapai nasional. Pasalnya  tingginya harga tiket maskapai hanya terjadi di dua maskapai itu. Jika dugaan itu benar, Pemerintah harus berperan.

“Dari segi maskapai  penerbangan ini tendesinya adalah kartel, karena  tersisa dua penerbangan maskapai nasional. Kita berharap Pemerintah bisa membuka peluang terhadap pemain baru  atau juga memberi izin terhadap perusahaan penerbangan regional untuk juga terbang. Mungkin kita berikan kepada Jet Star, kita berikan  Scoot. Jadi maskapai penerbangan regional kita berikan oleh rute-rute yang harganya tidak per.

Solusi dari  PHRI  untuk mengatasi harga tiket maskapai yang mahal ini,  akan direkomendasikan kepada Pemerintah untuk dapat ditindak lanjuti.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close