Jokowi: Presiden Boleh Kampanye dan Boleh Memihak
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan seorang kepala negara boleh memihak baik dalam pemilihan umum 2024 maupun pemilihan presiden 2024. Selain itu, Presiden juga diperbolehkan ikut berkampanye.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat menjawab pertanyaan sejumlah awak media di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/01/2024).
Pertanyaan yang disampaikan awak media mengenai Menteri yang bisa menjadi tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Presiden mengatakan hal tersebut merupakan demokrasi yang dianut setiap orang. “”Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh loh kampanye, boleh lho memihak,” katanya.
Menurut Presiden, sesuai aturan yang berlaku menyebut yang tidak diperbolehkan bagi pejabat public saat berkampanye adalah menggunakan fasilitas negara.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” lanjutnya.
Lalu, wartawan lantas bertanya bagaimana memastikan tidak ada konflik kepentingan? “Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” ujar Presiden.
Sebelumnya, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyoroti digunakannya faslitas negara oleh pejabat public untuk kepentingan public. Hal tersebut yang membuat mantan Ketua MK itu berencana untuk mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
“Saya ingin memberi contoh, kalau saya ini menjadi cawapres yang masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan untuk memanfaatkan fasilitas negara? Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara,” ungkap Mahfud.
Seperti diketahui, beberapa pembantu Presiden yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju ikut mendukung para peserta pilpres 2024. Bahkan di beberapa kesempatan sejumlah Menteri ikut turun ke lapangan mendampingi pasangan capres dan cawapres yang didukungnya.
