AccommodationEconomicHeadline News

Kemendagri Tegaskan Tidak Ada Larangan ASN Gunakan Fasilitas Hotel

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar Baharuddin angkat bicara terkait munculnya informasi   larangan aparatur sipil negara (ASN) menggelar kegiatan di hotel. Bahtiar menegaskan tidak ada pernyataan yang melarang ASN menggunakan fasilitas hotel baik dari Mendagri Tjahjo Kumolo  maupun staf lainnya.

“Bersama ini kami sampaikan bahwa hingga saat ini Mendagri atau pejabat di lingkungan Kemendagri tidak pernah membuat larangan rapat-rapat aparatur di hotel-hotel,” ujar Bahtiar dalam keterangan tertulis, Selasa (12/2/2019).

Bahtiar menyayangkan adanya  informasi seperti itu. Kegiatan-kegiatan Kemendagri saja, sebagian besar diselenggarakan di hotel. Namun untuk menggelar kegiatan di hotel, ada beberapa pertimbangan yang harus diambil.

“Bahkan sebagian besar rapat Kemendagri karena melibatkan banyak peserta dan keterbatasan ruang rapat yang besar maka sebagian besar dilaksanakan di hotel-hotel, baik di Jakarta dan sekitarnya maupun di daerah-daerah,” ujar Bahtiar.

Termasuk kegiatan Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, tanggal 11 Februari 2019, dan juga (kegiatan pada) Selasa, 12 Februari 2019, Rakor Kesbangpol di Hotel Clarion Jalan Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan,” sambungnya.

Menurut Bahtiar, yang pernah dilontarkan Mendagri adalah memberikan arahan agar pelayanan konsultasi evaluasi rancangan perda APBD lebih baik di Kantor Kemendagri, bukan di Hotel. Hal ini  merupakan respon Mendagri terkait peristiwa di Hotel Borobudur beberapa waktu lalu. Bahkan arahan Kemendagri ini akan dijadikan  menyusun standard operating procedure (SOP) agar kegiatan seputar evaluasi bisa lebih tertib.

“Aparat pemda yang datang ke Jakarta yang mau konsultasi ke Kemendagri silakan menginap di hotel-hotel, tetapi pelayanan konsultasi, khususnya konsultasi evaluasi APBD, agar tetap dilaksanakan di kantor. Memperhatikan soal evaluasi APBD adalah hal sensitif dan dalam pengawasan KPK RI. Arahan untuk susun SOP semata-mata untuk mencegah staf Kemendagri terhindar dari hal-hal yang dapat bermasalah hukum. Jadi sama sekali tidak ada larangan rapat-rapat di hotel,” tegas  Bahtiar.

Pemerintah pernah menerbitkan larangan ASN  menyelenggarakan kegiatan di Hotel pada akhir 2014 .  Aturan larangan itu tertuang dalam surat edaran MenPAN nomor 10 tahun 2014. Sejak larangan itu diterbitkan, tingkat okupansi hotel merosot. Bahkan industri perhotelan harus membutuhkan waktu setahun untuk memulihkan tingkat okupansi.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close