Kevin Wu: PSI Dukung Transportasi Publik, tapi Ingatkan Pentingnya Kesiapan Infrastruktur
Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong penggunaan transportasi publik setiap hari Rabu oleh aparatur sipil negara (ASN) disambut positif oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). melalui kadernya yang menjadi Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi A, Kevin Wu.
Kendati demikian, Kevin mengatakan PSI masih menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur dan keadilan akses agar kebijakan ini tidak menimbulkan dampak negatif, terutama bagi ASN yang tinggal di wilayah terpinggirkan.
Kevin Wu menyampaikan bahwa PSI mendukung prinsip di balik surat edaran Gubernur DKI tersebut. Namun menurutnya, kebijakan ini tidak bisa hanya berpijak pada niat baik semata tanpa mempertimbangkan kondisi teknis yang ada di lapangan.
“Kami apresiasi langkah Pemprov yang sejalan dengan visi Jakarta ramah lingkungan. Namun, kebijakan sebesar ini tidak bisa mengandalkan semangat saja. Mari bersama-sama pastikan implementasinya tidak malah membebani ASN dan masyarakat,” ujar Kevin Wu kepada wartawan di Jakarta.
Dalam analisis PSI, ada lebih dari 280.000 ASN di lingkungan Pemprov DKI yang akan terdampak oleh kebijakan ini. Kevin mengingatkan bahwa memaksa perubahan mendadak tanpa persiapan logistik bisa berakibat buruk, termasuk potensi lonjakan kepadatan di moda transportasi umum yang saat ini sudah melampaui kapasitas idealnya.
“Tujuan kami sama: mengurangi kemacetan dan polusi. Tapi untuk sampai ke sana, Pemprov perlu lebih terbuka pada masukan. Misalnya, bagaimana menjamin kenyamanan 280.000 ASN yang tiba-tiba beralih ke transportasi umum? Bagaimana memastikan ASN di Kepulauan Seribu atau Marunda tidak justru menghabiskan waktu dan biaya lebih besar?” jelas Kevin.
Data yang dihimpun PSI menunjukkan bahwa kapasitas MRT Jakarta hanya sekitar 130.000 penumpang per hari, sementara KRL Commuter Line telah beroperasi melebihi kapasitas ideal. Jika hanya setengah dari ASN mengikuti kebijakan ini, akan ada tambahan sekitar 140.000 penumpang ke dalam sistem transportasi publik setiap hari Rabu.
Kevin menekankan bahwa kebijakan ini harus memperhatikan wilayah-wilayah dengan akses terbatas. “Di Pulau Pramuka, ASN harus berangkat 2 jam lebih awal karena minimnya transportasi umum. Di Cilincing, mereka perlu berjalan 2 km ke halte terdekat. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga keadilan bagi ASN di daerah yang infrastrukturnya masih tertinggal,” ujarnya.
PSI tidak hanya mengkritik, tetapi juga mengajukan solusi. Dalam dokumen internal yang disampaikan kepada media, PSI merekomendasikan tiga langkah prioritas. Pertama, percepatan infrastruktur pendukung seperti tambahan 50 armada TransJakarta untuk hari Rabu dan pembangunan 10 halte di wilayah blank spot seperti Marunda dan Kepulauan Seribu.
Kedua, Kemitraan dengan swasta yang melibatkan perusahaan seperti Gojek dan Blue Bird untuk menyediakan shuttle bus gratis yang menghubungkan permukiman ASN dengan titik transportasi utama.
Dan ketiga, uji coba bertahap yang dimulai dengan 10% ASN di zona dengan infrastruktur siap sebagai pilot project, sebelum diterapkan secara menyeluruh.
Kevin juga menyarankan insentif bagi ASN sebagai bentuk dukungan, bukan paksaan.“Contohnya, berikan tunjangan transportasi tambahan atau poin reward yang bisa ditukar dengan fasilitas publik. Dengan begitu, ASN merasa didukung, bukan dipaksa,” katanya.
Dalam bagian akhir pernyataannya, Kevin Wu menegaskan bahwa kebijakan yang baik harus dibarengi dengan evaluasi terbuka dan transparan. Ia mendorong Pemprov DKI untuk membentuk satuan tugas kolaboratif bersama DPRD guna memantau pelaksanaan kebijakan ini setiap pekan.
“Mari buka data secara real-time: berapa persen ASN yang sudah beralih, di mana titik padat, apa keluhan mereka. Evaluasi terbuka ini kunci perbaikan kebijakan. PSI siap jadi mitra kritis yang mendorong, bukan menghalangi,” tegas Kevin.
