Headline News

KLHK Minta Stakeholder Sektor Kehutanan dan Masyarakat Bantu Cegah Karhutla

Plt Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Raffles B. Panjaitan mengajak stakeholder dan lapisan masyarakat untuk terlibat aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Rafles, mengatakan  masyarakat dapat membantu Pemerintah, minimal dengan tidak membuat barang yang dapat memicu kebarakan di hutan maupun lahan.

“Kita menghimbau janganlah lalai, janganlah memicu api, seperti membuang puntung rokok dan melakukan kegiatan-kegiatan yang memicu timbulnya api, contoh jika pergi ke gunung jangan buang puntung rokok sembarangan atau lupa matikan api unggun, dimusim kemarau seperti ini sekali saja lalai, maka jika terjadi kebakaran dalam satu hari bisa 150 hektar lahan terbakar,” ujar Rafles.

Meski demikian,  Rafles menjelaskan KLHK maupun Manggala Agni tidak berdiam diri  melihat ditemukannya titip api. KLHK dan Manggala Ani  dan  terus  menyiapkan dan mengerahkan Sumber Daya Manuia (SDM), ditambah  peralatan dan anggaran untuk memadamkan Karhutla.. Data hingga bulan Mei 2019 total luas lahan terbakar adalah 42.740 ha, luasan itu masih jauh dibandingkan luasan terbakar tahun 2018 yang mencapai 510.000 ha.

“Kalo tahun lalu 510.000 ha yang terbakar, di mineral 385.000 ha di gambut 125.000 ha, karena kita fokus di Palembang di Riau yang lahan gambutnya luas, akhirnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang tanah mineral terbakar. Kemudian kalo tahun ini sampai dengan Bulan Mei gambut yang terbakar 27.538 ha yang mineral 15.202 ha total 42.740 ha, maka kalo dibandingkan dengan yang tahun lalu ini masih kecil, tetapi bukan berarti kita senang dengan keadaan ini, untuk itu kita terus melakukan upaya upaya penanggulangan Karhutla,” jelas Rafles.

Sampai dengan saat ini sudah enam dari delapan provinsi rawan karhutla menetapkan kondisi siaga darurat. Keenam provinsi itu adalah 1. Prov. Riau (19 Feb – 31 Okt 2019; 255 hari), 2. Prov. Kalbar (12 Feb – 31 Des 2019; 323 hari), 3. Prov. Sumsel (8 Mar – 31 Okt 2019; 237 hari), 4. Prov. Kalteng (28 Mei – 26 Agust 2019; 91 hari), 5. Prov. Kalsel ( 1 Juni – 31 Oktober 2019; 153 hari), dan 6. Prov. Jambi (23 Juli – 20 Oktober 2019; 90 hari). Kemudian ada tiga kabupaten/kota yang juga menetapkan status siaga darurat, yaitu 1. Kota Dumai, Prov. Riau (13 Feb – 31 Mei 2019; 108 hari), 2. Kab. Sambas, Prov. Kalbar (1 Feb – 31 Des 2019; 334 hari), 3. Kab. Kapuas, Prov. Kalteng ( 8 Juli – 5 Oktober 2019; 90 hari).

“Penetapan status siaga darurat tersebut bukan berarti kondisi sudah ada kejadian Karhutla yang hebat, tetapi sebagai langkah antisipasi daerah agar bisa mendapatkan bantuan cepat dari pemerintah pusat melalui BNPB, yang mempunyai anggaran cepat penanggulangan bencana, sehingga jika ada potensi Karhutla yang membesar bisa cepat ditangani dengan bantuan anggaran dari pemerintah pusat,” imbuh Rafles.

Rafles pun menyatakan bahwa sampai Bulan Juli berdasarkan pantauan satelit tidak ada asap lintas batas, ada kebakaran di beberapa daerah tetapi cepat, dalam waktu satu dua hari bisa reda. Kondisi bandara pun sampai dengan tanggal 1 Agustus tadi pagi tidak tampak adanya gangguan asap, jarak pandang masih normal, sehingga penerbangan di beberapa bandara di provinsi rawan karhutla tidak ada gangguan ataupun penundaan. (Sumber KLHK)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close