Headline News

Manfaatkan Transformasi Digital untuk Pasarkan Produk Industri Perumahan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) turut berdampak pada sektor properti. Penurunan daya beli masyarakat menyebabkan pengembang tidak berproduksi yang berimbas pada penyediaan rumah bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan penyerapan anggaran pada skema fasilitas yang disediakan pemerintah juga belum maksimal. Untuk itu, diperlukan inovasi dari para pemangku kepentingan di industri perumahan dalam menjawab tantangan ini, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi digital.

“Saya percaya, inovasi-inovasi digital, baik dari sisi pengembang maupun dari sisi pemerintah melalui berbagai kebijakan seperti kemudahan pemberian ijin, dukungan pembiayaan, pemanfaatan lahan dan kemudahan pemberian sertifikat atas tanah untuk perumahan, akan ikut mendukung bangkitnya industri perumahan di masa depan,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada Seminar dan Sarasehan Nasional Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) melalui konferensi video dari kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Sabtu (21/11/2020).

Pada acara yang diinisiasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini Wapres menjelaskan, pandemi ini mengajarkan untuk menjadi lebih cepat dan lebih adaptif terhadap teknologi. Karena penggunaan media daring meningkat tajam di masa ini.

“Saya berharap, para Nahdliyin dan masyarakat pada umumnya dapat memanfaatkan peluang transformasi digital ini dalam memasarkan produk perumahan. Masyarakat yang membutuhkan rumah tidak perlu datang secara fisik ke lokasi, tetapi cukup melalui tour virtual tiga dimensi beserta informasi pendukung melalui media daring,” ucapnya.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, membangun rumah untuk rakyat tidak hanya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena sektor perumahan merupakan satu klaster yang melibatkan lebih dari 150 jenis usaha dan industri, serta menyerap lapangan kerja cukup besar.

“Oleh karena itu pembangunan sektor perumahan perlu kita dukung sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan manfaatnya dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat,” terang Wapres.

Wapres pun menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Program Satu Juta Rumah pada 2015 dan telah berhasil merealisasikan sekitar 4,8 juta unit rumah pada 2019, dengan lebih dari 70% dinikmati oleh golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun demikian, jumlah tersebut belum mampu mengimbangi tingginya laju pertumbuhan penduduk sehingga perlu dilakukan upaya percepatan untuk mengurangi selisih kekurangan pasokan rumah bagi masyarakat.

“Walaupun jumlah perumahan telah bertambah, karena laju pertumbuhan keluarga cukup tinggi, backlog atau kekurangan pasokan rumah saat ini masih tetap cukup besar, yaitu diperkirakan sebesar 11,04 juta unit. Dengan demikian, pembangunan perumahan ini menjadi semakin mendesak untuk dipercepat pelaksanaannya,” tegas Wapres.

Dalam mendukung program tersebut, lanjut Wapres, pemerintah telah menyediakan berbagai skema bantuan pembiayaan perumahan dalam rangka mendukung penyediaan rumah bagi MBR. Yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Di samping itu, ada juga alokasi belanja kementerian/lembaga (K/L), dan skema yang terbaru ialah Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close