Menhub Dudy Siapkan Strategi Khusus Arus Balik Penyeberangan Sumatra–Jawa

0
3fe068f4-6df6-4d10-baab-0b272ee0dfd2

Sejumlah penumpang kapal sedang berjalan, saat ditiba di Pelabiuhan (Foto:: Humas Kemenhub)

El John News, Jakarta-Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melakukan langkah cepat dengan mengevaluasi pelaksanaan arus mudik Lebaran 2026 sekaligus menyiapkan strategi komprehensif untuk menghadapi arus balik, khususnya di lintas penyeberangan Sumatra–Jawa.

Evaluasi tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan di Kantor PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Merak, pada Minggu (22/3). Pertemuan ini menjadi momentum untuk menyempurnakan berbagai skema operasional agar arus balik dapat berjalan lebih aman dan terkendali.

“Puncak arus mudik sudah kita lewati. Saat ini, fokus kita adalah memastikan arus balik dapat dikelola lebih baik, dengan respons yang lebih cepat serta strategi yang lebih matang”

Dalam menghadapi potensi lonjakan kendaraan saat arus balik, Menhub meminta seluruh pihak meningkatkan kesiapsiagaan dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kondisi lapangan.

Berbagai langkah strategis telah disiapkan, di antaranya percepatan penerapan mekanisme tiba–bongkar–berangkat (TBB) saat volume kendaraan meningkat. Selain itu, dilakukan simulasi optimalisasi layanan pada penggunaan lima hingga enam dermaga guna meningkatkan kapasitas penyeberangan.

Upaya lain juga mencakup antisipasi titik perpotongan arus di Bakauheni agar tidak mengganggu proses bongkar muat, serta penguatan pengelolaan rest area melalui koordinasi intensif dengan pihak kepolisian.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengevaluasi pemanfaatan dermaga non-TBB dan pengaturan jumlah kapal agar operasional tetap efisien. Alternatif lintasan melalui Pelabuhan Panjang menuju Krakatau Bandar Samudra turut disiapkan sebagai opsi jika terjadi kepadatan kendaraan.

Untuk mendukung pengambilan keputusan secara cepat, pemanfaatan teknologi diperkuat dengan penggunaan drone guna memantau kondisi lapangan secara real-time, terutama di kawasan Bakauheni.

Dari sisi hulu, pengelolaan buffer zone dan rest area di wilayah Sumatra juga dioptimalkan melalui penerapan delaying system. Langkah ini dilakukan bersama Korlantas Polri untuk menahan kendaraan sebelum memasuki area pelabuhan guna menghindari antrean panjang.

Menhub juga menyoroti sejumlah titik rawan yang berpotensi menghambat arus kendaraan, termasuk area penjualan oleh-oleh di sekitar turunan flyover yang kerap memicu perlambatan.

Menurutnya, hasil evaluasi selama arus mudik harus segera ditindaklanjuti untuk memperbaiki sistem pada arus balik. Ia menegaskan pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam merespons kondisi di lapangan.

“Setiap catatan selama arus mudik harus segera kita perbaiki. Jangan menunggu masalah membesar. Kuncinya ada pada kecepatan respons dan ketepatan pengambilan keputusan di lapangan,” tegasnya.

Berdasarkan data, puncak arus mudik terjadi pada 18 Maret 2026. Secara umum pelaksanaannya berjalan baik, meskipun masih terdapat sejumlah catatan, terutama terkait penerapan TBB yang belum optimal di seluruh dermaga.

Ke depan, Menhub mendorong agar sistem TBB dapat diterapkan lebih luas dan lebih cepat hingga mencakup lima sampai enam dermaga untuk meningkatkan kapasitas layanan.

“Penerapan TBB harus lebih responsif terhadap dinamika di lapangan. Jika terjadi lonjakan, harus bisa segera diberlakukan secara optimal,” kata Menhub Dudy.

Selain itu, pengendalian arus kendaraan di dalam kawasan pelabuhan juga menjadi perhatian utama agar antrean tidak meluas ke luar area. Pengaturan kawasan penyangga seperti di Indah Kiat juga perlu diperkuat, termasuk melalui rekayasa akses bongkar muat untuk menghindari perpotongan arus.

Evaluasi juga dilakukan pada sistem pembelian tiket, di mana perluasan radius zona pembelian lebih dari 4 kilometer dinilai penting untuk mencegah penumpukan kendaraan di sekitar pelabuhan.

Menhub turut menegaskan pentingnya penerapan sistem tiket Ferizy berbasis satu NIK untuk satu tiket guna mencegah praktik percaloan dan meningkatkan ketertiban layanan.

“Tidak boleh ada ruang untuk praktik percaloan. Sistem harus menjamin keadilan, ketertiban, dan kemudahan bagi masyarakat,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Menhub menekankan bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran, di atas aspek kelancaran semata.

“Kita pastikan seluruh layanan berjalan selamat, aman, dan tertib sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan balik dengan nyaman,” pungkas Menhub.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *