Menhut: Indonesia Siap Jadi Pusat Solusi Iklim Berbasis Alam

Menteri Kehutanan Raja Antoni menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi motor penggerak penerapan solusi berbasis alam (nature-based solutions) dalam menghadapi krisis iklim global. Hal ini disampaikannya dalam pidato utama di acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC) belum lama ini.

Dalam forum tersebut, Menteri menyoroti langkah-langkah strategis Indonesia dalam memperkuat peran hutan sebagai penopang kehidupan, sekaligus pilar dalam membangun ekonomi hijau nasional. Ia menekankan bahwa masa depan pembangunan Indonesia akan berjalan beriringan dengan pelestarian ekosistem.

“Kita tidak bisa lagi bicara pembangunan tanpa memperhitungkan daya dukung alam. Solusi berbasis alam adalah cara paling realistis dan efektif untuk menyelamatkan iklim,” ujar Raja Antoni di hadapan para pemangku kepentingan global.

Menhut menegaskan bahwa di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia telah merumuskan peta jalan pembangunan hijau melalui visi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Dalam visi tersebut, dua pilar krusial yang menjadi landasan arah kebijakan kehutanan nasional adalah ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Kementerian Kehutanan menerjemahkan visi tersebut ke dalam lima program unggulan, yakni, Digitalisasi layanan kehutanan, Pengelolaan hutan yang adil dan inklusif, Pemanfaatan hutan sebagai lumbung pangan nasional, Konservasi hutan tropis sebagai paru-paru dunia dan Penegakan kebijakan Satu Peta (One Map Policy) sebagai dasar pengelolaan lahan yang akurat dan mendukung investasi hijau.

Dalam forum tersebut, Raja Antoni juga memaparkan capaian signifikan Indonesia dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Ia menyebut bahwa luas kebakaran hutan nasional menurun drastis dari 2,6 juta hektare pada 2015 menjadi hanya 213 ribu hektare pada 2025.

Penurunan ini disebut sebagai hasil dari eteksi dini berbasis teknologi, respon cepat antar lembaga dan peran aktif masyarakat adat dan lokal dalam menjaga kawasan hutan.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan, pemerintah memperkuat tata kelola 57 taman nasional melalui pendekatan zero waste dan zero accident, serta modernisasi fasilitas publik lewat sistem e-ticketing digital.

Langkah ini tak hanya bertujuan untuk memperbaiki konservasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui pengembangan ekowisata dan peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

Salah satu proyek restorasi hutan yang mendapat sorotan dalam forum adalah rehabilitasi Taman Nasional Way Kambas senilai USD 150 juta, yang menciptakan 750 lapangan kerja baru dan nilai ekonomi mencapai USD 450 juta. Proyek ini juga memainkan peran penting dalam melindungi gajah Sumatera, satwa endemik yang kian terancam.

Di Aceh, Program Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) digarap di atas 20.000 hektare lahan hibah dari Presiden Prabowo. Proyek ini bertujuan menekan konflik antara manusia dan satwa liar serta memperkuat model konservasi berbasis komunitas.

Menhut Raja Antoni juga menyampaikan bahwa Indonesia tengah mengembangkan mekanisme pasar karbon sebagai upaya untuk mengubah nilai ekologis hutan menjadi kekuatan ekonomi. Dengan skema pasar karbon yang inklusif dan terintegrasi secara global, Indonesia menargetkan menjadi pusat perdagangan karbon dunia.

Pemerintah juga menetapkan target ambisius: menanam 10 juta hektare lahan kritis, sebagai bentuk nyata pemulihan ekosistem dan kontribusi pada pengurangan emisi karbon global.

“Hutan bukan milik kita untuk dimiliki, tetapi untuk dijaga. Masa depan umat manusia bergantung pada bagaimana kita merawat hutan hari ini,” pungkas Menteri Raja Antoni dengan nada tegas.

Dengan pendekatan berbasis alam yang menyeluruh — mulai dari digitalisasi layanan hingga restorasi ekosistem — Indonesia memperkuat posisinya sebagai negara pemimpin dalam transisi hijau global. Forum IISF 2025 menjadi panggung di mana komitmen itu dipertontonkan di mata dunia.