Menkeu: Asuransi Kesehatan Indonesia Harus Realistis
Pemerintah terus memikirkan sistem seperti apa yang dibutuhkan dan kemampuan dalam hal pembiayaan program jaminan kesehatan nasional. Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada acara Kemitraan dalam Kesehatan, di Hotel Shangrila Jakarta pada Selasa (15/05).
“Desain dan passion untuk asuransi kesehatan Indonesia harusnya realistik, harus didesain untuk mentargetkan baik populasi yang paling produktif dan yang paling rentan dan dari rumah tangga ekonomi menengah ke bawah,” ujar Menkeu.
Dalam acara diskusi publik yang terselenggara atas kerjasama Kamar Dagang Amerika Serikat (AS) dan Bank Dunia ini, Menkeu menyampaikan beberapa tahapan yang dilakukan pemerintah dalam penyempurnaan sistem jaminan kesehatan nasional.
“Pertama, kita tentu sadar upaya kita dalam meningkatkan dan membuat asuransi cakupan nasional, kesehatan nasional harus menutup gap-gap yang ada yaitu dalam hal finansial, dalam hal kemampuan infrastruktur, kesehatan dan juga SDM, kesehatan,” jelas Menkeu.
Tahapan yang kedua adalah membangun sebuah sistem yang memberikan kontribusi yang terkait dengan tidak lagi memberikan subsidi penuh yang mungkin dapat membingungkan karena mayoritas masyarakat berpikir atau berharap asuransi jaminan kesehatan nasional ini gratis dalam menggunakan semua fasilitas.
“Kita suka membandingkan dengan negara-negara Eropa. Jadi, ketika Anda lahir sampai anda meninggal, semuanya sudah diurus oleh negara. Mereka tidak lihat sisi lainnya di mana mereka membayar pajak sangat tinggi. Jadi, orang Indonesia suka tidak bayar pajak tapi (ingin) semuanya gratis. Ini adalah salah satu tantangan bagi kita. Ini adalah proses edukasi untuk sebagian besar populasi Indonesia,” Menkeu menambahkan.
Untuk tahapan selanjutnya yang ketiga adalah cakupan asuransi nasional, Pemerintah juga dapat menggunakan metode yang sama dengan pengembangan infrastruktur dan SDM kesehatan yang bisa dilakukan secara efektif dengan dukungan sektor swasta.
