Economic

Menteri Bambang Sebut Penyederhanaan Regulasi untuk Mempertajam Prioritas Pembangunan RPJMN 2020-2024

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro mengatakan berbagai pencapaian positif pembangunan Indonesia, seperti penurunan tingkat kemiskinan menjadi single digit, penurunan ketimpangan, penurunan tingkat pengangguran, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan.

Namun demikian, di samping pencapaian tersebut, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan struktural seperti regulasi dan institusi, ketersediaan infrastruktur, serta kualitas sumber daya manusia. Demikian disampaikan Menteri Bambang Brodjonegoro pada Workshop on Advancing Indonesia’s Structural Priorities for the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 1-5, Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (9/10) pagi.

“Lokakarya ini dapat menjadi platform bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk bertukar pandangan dan berbagi pengalaman dengan Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD untuk membahas prioritas kebijakan Indonesia lima tahun ke depan. Menurut hasil studi growth diagnostics yang kami lakukan, beberapa kendala utama yang dihadapi Pemerintah Indonesia untuk memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan adalah kualitas institusi yang belum maksimal, tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, dan bahkan cenderung membatasi, utamanya regulasi investasi. Selain itu, infrastruktur yang belum memadai dan kurang berkualitasnya kapasitas sumber daya manusia juga menjadi kendala bagi Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi. Penyederhanaan regulasi tenaga kerja, investasi, dan perdagangan ini yang akan kami bahas bersama OECD,” ujar Menteri Bambang.

Ia menjelaskan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pengembangan infrastruktur tetap menjadi prioritas. Namun, terdapat fokus baru yang akan menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, yaitu aspek SDM. Indonesia masih menghadapi isu rendahnya produktivitas tenaga kerja, rendahnya kualitas pendidikan, tingginya angka kematian bayi dan ibu, dan masalah lainnya. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Menteri Bambang menjelaskan tujuh agenda pembangunan pada RPJMN 2020-2024, target pembangunan, serta visi Indonesia 2045 sebagai pedoman pembangunan.

“Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia berhasil mempertahankan dan menstabilkan kinerja ekonomi makronya. Ekonomi Indonesia dapat tumbuh sebesar 5,1 persen pada kuartal kedua 2019, utamanya didorong oleh pembangunan infrastruktur yang progresif. Stabilitas dan kinerja ekonomi Indonesia juga terus meningkatkan peringkat kredit Indonesia dari BBB- ke BBB. Pemerintah Indonesia juga berhasil meningkatkan iklim bisnisnya yang tercermin dalam skor EODB yang meningkat dari 66,47 pada 2018 menjadi 67,96 pada 2019 atau peringkat 73 dari 190 negara lainnya,” jelas Menteri Bambang.

Dalam forum diskusi yang dihadiri Head of Division South and South east Asia OECD Alexander Bohmer, delegasi OECD pendamping, serta perwakilan dari kementerian/lembaga, turut dibahas upaya fasilitasi OECD dalam memberi masukan terkait RPJMN 2020-2024 ke depan.

Sebagai penutup, Menteri Bambang menegaskan pentingnya strategi, sinergi, dan peran seluruh pihak untuk mencapai target-target pembangunan, termasuk langkah Indonesia berdiskusi bersama negara anggota OECD lainnya tentang praktik baik pembangunan.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close