Moeldoko Dorong Kementerian dan Lembaga Tinggalkan Ego Sektoral
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menyoroti bahwa ego sektoral masih menjadi kendala utama dalam mempercepat implementasi Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy. Ia menegaskan bahwa kerjasama antara Kementerian/Lembaga sangat penting untuk menyelesaikan tumpang tindih lahan, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
“Saya sangat berharap agar kementerian dan lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat melepaskan ego sektoral masing-masing,” ujar Moeldoko dalam One Map Policy Summit 2024 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (07/11/2024).
Kebijakan Satu Peta, yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016, bertujuan untuk menciptakan peta nasional yang akurat dan terintegrasi. Peta ini diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat dan akuntabel dalam mempercepat pembangunan nasional.
Moeldoko menjelaskan bahwa Kantor Staf Presiden, bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Satuan Tugas Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK, secara ketat mengawasi Kebijakan Satu Peta melalui monitoring dan evaluasi rencana aksi. Ia juga memuji Kemenko Perekonomian yang telah melaksanakan rencana aksi ini dengan baik melalui proyek-proyek percontohan di beberapa daerah seperti Kotawaringin Baru dan Pasuruan.
“Hasilnya, dari tahun 2019 hingga 2024, terjadi penurunan signifikan dalam ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dari 77,38 juta hektare atau 40,6% dari luas daratan nasional menjadi 57,41 juta hektare atau 30,1%,” kata Moeldoko. “Proyek percontohan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain.”
Dalam acara tersebut, Moeldoko juga menyampaikan tiga gagasannya untuk mempercepat pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Pertama, pemanfaatan Geoportal Satu Peta untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih tata ruang, kawasan hutan, batas wilayah, izin, dan hak atas tanah, khususnya dalam Proyek Strategis Nasional. “Ini akan mengurangi perselisihan terkait peta yang digunakan,” jelasnya.
Kedua, integrasi data untuk mencegah tumpang tindih dan menciptakan perencanaan yang efektif bagi pelaksanaan program. Ketiga, keterlibatan publik dari lembaga non-pemerintah seperti akademisi, masyarakat sipil, dan asosiasi bisnis dalam penyelesaian konflik pertanahan, bisnis, dan investasi. “Keterlibatan ini sangat penting untuk penyelesaian konflik tersebut,” tambah Moeldoko yang didampingi Deputi II KSP, Abetnego Tarigan.
One Map Policy Summit 2024 dihadiri oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono, serta Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Puluhan kepala daerah dan perwakilan dari berbagai asosiasi juga ikut serta dalam kegiatan ini.
Moeldoko menutup acara dengan harapan bahwa semua pihak dapat bekerja sama demi keberhasilan Kebijakan Satu Peta, yang akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan terintegrasi.
