Pembangunan Pariwisata Aceh Akan Ditiru Pemerintah Belanda
Pembangunan di Aceh yang tumbuh termasuk di sektor pariwisata ternyata tercium sampai ke Belanda. Negara para mener itu tertarik ingin belajar dari Aceh yang sukses meningkatkan pembangunanannya. Menteri Luar Negeri Belanda mengirim staf ahlinya Robin de Vogel untuk bertemu dengan pimpinan DPR Aceh di ruang Banggar DPR Aceh, Rabu 2 Agustus 2017.
Vogel berkunjung ke DPR Aceh ditemani Plt Kabid Politik Kedubes Belanda di Jakarta, Brechtje Klandemans dan dua stafnya. Kedatangan mereka diterima Wakil Ketua I DPR Aceh, Sulaiman Abda, Ketua Fraksi Partai Golkar, Zuriat Suparjo, Ketua Komisi VII, Ghufran Zainal Abidin, Ketua Fraksi NasDem, Saifuddin Muhammad, Anggota Komisi III, Alaidin Nyak Abbas, dan Sekwan A Hamid Zein.
Klandemans mengatakan, tujuan Vogel ke Aceh dalam rangka melaksanakan tugas dari Menlu Belanda untuk melihat kondisi dan suasana Aceh setelah Pilkada serentak dan kemajuan pembangunan Aceh pascadamai, termasuk sektor pariwisata.
Menurut Vogel, perdamaian Aceh ini bisa menjadi model bagi perdamaian untuk negera-negara lain yang hingga kini masih terjadi konflik dan perang saudara. “Sebab, setelah 12 tahun perjanjian damai RI dan GAM, taka ada lagi gejolak atau konflik baru. Ini sangat membahagiakan,” ungkap Vogel.
Dalam suasana damai, kata Vogel, harusnya industri pariwisata di Aceh sudah berkembang pesat. Untuk itu, ia ingin mendapat informasi dari legislatif mengenai berbagai kemajuan yang dicapai selama 12 tahun dalam bidang keamaman, politik, pemerintahan ekonomi, sosial, agama, dan periwisata.
Menanggapi hal itu, Sulaiman Abda mengatakan, sejak MoU Helsinki diteken pada 15 Agustus 2005 sampai sekarang, suasana Aceh aman-aman saja.
Pelaksanaan syariat Islam di Aceh, menurut Ghufran, juga tidak mengganggu apalagi menghambat warga nonmuslim di Aceh maupun yang sudah dan ingin berinvestasi. Demikian juga hukuman cambuk dilaksanakan untuk menegakkan hukum semata, buka untuk mengancam dan gangguan nonmuslim.
Soal pembangunan pariwisata, Hamid Zein, mengatakan, sektor itu masuk dalam 10 program prioritas Gubernur Irwandi Yusuf dan Wakilnya Nova Iriansyah. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain merevitalisasi lokasi-lokasi pariwisata yang semrawut dan kotor agar terlihat indah dan bersih. Selain itu, diterapkan sertifikasi halal bagi industri kuliner
