Pemerintah Dorong Transformasi Digital Untuk Percepat Integrasi Layanan Nasional
Pemerintah Indonesia sedang mengambil langkah besar untuk mempercepat transformasi digital melalui integrasi layanan nasional. Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, mengumumkan kemajuan signifikan dalam proses ini, menyebutnya sebagai tonggak sejarah baru bagi Indonesia.
“Ini adalah sejarah pertama kalinya Republik Indonesia akan segera menuju keterpaduan layanan digital nasional,” ujar Anas usai menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/03/2024).
Melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023, Presiden Jokowi telah menetapkan sembilan layanan utama yang akan diintegrasikan dalam platform digital nasional bernama INA Digital. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan berbasis elektronik (e-government) dan memudahkan akses masyarakat.
“Kita sedang terus bergerak sejak Perpres ini dibuat, Perpres [Nomor] 82 terkait dengan govtech, karena ternyata kita melihat bahwa hampir seluruh negara top 20 terbaik di dunia yang sistem pemerintah berbasis elektroniknya jalan mereka punya govtech, punya government technology,” ujarnya.
INA Digital, yang akan dikelola oleh Peruri, bertujuan untuk menyatukan layanan pemerintah dalam satu portal, meningkatkan interoperabilitas antarkementerian, dan memudahkan akses bagi masyarakat. Menteri PANRB mengungkapkan harapannya bahwa Indonesia akan melompat lebih jauh dalam peringkat indeks pemerintahan elektronik internasional dengan implementasi penuh INA Digital.
Alhamdulillah goverment development index kita di internasional naik 30 peringkat dari 107 ke 77. Kami optimistis kalau nanti ini dikerjakan kita akan melompat lagi indeks kita,” ujarnya.
Beberapa layanan yang akan diintegrasikan termasuk administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian. Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar seluruh kementerian berintegrasi dengan INA Digital paling lambat pada bulan Mei mendatang, menandakan komitmen tinggi pemerintah dalam transformasi digital ini.
Menteri Anas berharap integrasi ini tidak hanya memudahkan akses layanan bagi masyarakat tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintah. Dengan pemanfaatan teknologi modern dan digitalisasi, pemerintah Indonesia bertujuan untuk menyediakan layanan publik yang lebih responsif dan akuntabel kepada masyarakat.
Dengan integrasi layanan nasional ini, diharapkan masyarakat tidak perlu lagi mengunduh berbagai aplikasi terpisah. Mereka dapat mengakses berbagai layanan melalui satu portal dengan menggunakan SSO (single sign-on) dan pemanfaatan sertifikat elektronik. Hal ini akan membuat proses mendapatkan identitas kependudukan digital menjadi lebih mudah dan efisien, tanpa perlu mengunjungi kantor kelurahan atau desa.
“Ke depan ini rakyat tak perlu lagi mengunduh, cukup dalam satu portal berbagai layanan dengan akses SSO (single sign on) melalui pemanfaatan sertifikat elektronik, sekali isi data untuk berbagai layanan. Kalau ini selesai insyaallah Mei atau Juni, untuk memperoleh IKD (identitas kependudukan digital) masyarakat tak perlu lagi ke kelurahan, ke desa, cukup pakai biometrik nanti akan mendapatkan IKD,” tandasnya.
