Pemerintah Luncurkan Kebijakan Satu Peta Guna Percepatan Pembangunan Nasional
Mewakili Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 serta White Paper One Map Policy (OMP) Beyond 2024 di The St. Regis, Jakarta, hari Kamis (18/07/2024) . Acara ini juga menyoroti pencapaian Program Satu Peta Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan One Map Policy bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ruang dan mempercepat proses pembangunan. “Dengan One Map Policy, kita bisa menghindari tumpang tindih pemanfaatan ruang, yang memungkinkan percepatan pembangunan yang signifikan,” ujarnya dengan keyakinan.
Beliau juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dan iklim investasi yang stabil dalam persaingan global yang semakin ketat. “Kita perlu kebijakan yang baik untuk mendukung investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. One Map Policy telah membuktikan efektivitasnya dalam mengurangi tumpang tindih pemanfaatan lahan dalam waktu singkat,” tambahnya.
Selain itu, Menhan juga menekankan perlunya manajemen sumber daya yang efisien dan berkelanjutan serta kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat luas. “Kita harus mengelola kekayaan dan potensi kita dengan bijak. Mitigasi terhadap kebocoran dan penyimpangan serta kebijakan yang tidak pro-rakyat harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Dia juga mempromosikan peran teknologi digital dalam pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. “Dengan program seperti One Map Policy dan e-katalog, serta penerapan teknologi di berbagai sektor, kita bisa mengurangi ketidakefisienan yang ada. Saya yakin bahwa kebijakan-kebijakan ini akan membawa hasil positif dalam percepatan pembangunan nasional,” paparnya optimis.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Mendag Zulkifli Hasan, Mendagri Tito Karnavian, serta sejumlah menteri dan pejabat tinggi lainnya, yang menunjukkan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan dan efisien.
