Economic

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMK hingga 2026

Pemerintah memutuskan untuk menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMK) hingga Oktober 2026. Keputusan ini diambil oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas yang dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju pada 15 Mei 2024 di Istana Presiden, Jakarta.

“Kebijakan penundaan kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMK ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMK. Dengan penundaan ini, pelaku UMK diberi kesempatan untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengajukan sertifikasi halal sampai Oktober 2026,” kata Menteri Agama di Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Menag juga menegaskan bahwa keputusan ini bertujuan untuk melindungi pelaku usaha UMK dari potensi masalah hukum atau sanksi administratif yang mungkin timbul jika kewajiban sertifikasi halal diberlakukan segera.

Namun, kewajiban sertifikasi halal bagi produk usaha menengah dan besar yang tidak masuk dalam kategori self-declare tetap akan diberlakukan mulai 18 Oktober 2024. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang menetapkan bahwa semua produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan harus bersertifikat halal mulai 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Muhammad Aqil Irham, menyatakan bahwa dengan adanya penundaan ini, BPJPH akan segera membahas rincian teknis bersama Kementerian terkait, seperti Kemenko Perekonomian, Sekretariat Kabinet, dan Kementerian Koperasi dan UKM.

“Kita akan bahas dan siapkan bersama payung hukumnya,” ujar Aqil Irham.

Penundaan ini juga memberikan waktu bagi pemerintah untuk mengintensifkan sinergi dan kolaborasi antar Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah (Pemda), serta stakeholder terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal, pendataan, layanan yang terintegrasi, serta pembinaan dan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal.

Selain itu, pemerintah perlu mempersiapkan anggaran yang cukup untuk mendukung sertifikasi halal UMK melalui program self-declare. Saat ini, BPJPH menghadapi keterbatasan anggaran yang hanya memungkinkan pembiayaan 1 juta sertifikat halal per tahun, yang sering kali terlampaui oleh tingginya permintaan dari pelaku UMK.

“Keterbatasan ini sangat kami rasakan, terutama pada 2023 dan 2024, di mana kuota selalu terlampaui karena antusiasme pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal gratis,” lanjut Aqil.

BPJPH akan memanfaatkan waktu penundaan ini untuk terus melakukan sosialisasi, edukasi, serta penguatan literasi dan publikasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMK. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku UMK terhadap pentingnya sertifikasi halal.

Selama ini, pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal, seperti tarif yang terjangkau, fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal gratis bagi UMK, penataan kewenangan yang lebih baik, proses layanan yang lebih cepat melalui digitalisasi, serta pemangkasan SLA dari 90 hari menjadi 21 hari.

Pemerintah juga telah membangun ekosistem halal dengan memperbanyak Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dari 1 menjadi 72 LPH dan membentuk 17 Lembaga Pelatihan Jaminan Produk Halal di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 248 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), serta pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi 94.711 Pendamping Proses Produk Halal (P3H), 1.220 Auditor Halal, dan 7.878 Penyelia Halal.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sertifikasi halal dapat dijalankan lebih efisien dan efektif, serta memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku usaha di Indonesia, khususnya UMK.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button