EconomicHeadline News

Pemkab Bangka Barat Dinobatkan Sebagai Pemda Terbaik Dalam Penyaluran Dana Desa 2019

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat terus menunjukkan komitmennya  dalam hal penyaluran dana desa yang tepat sasaran dan cepat. Atas komitmen itu, Pemkab Bangka Barat  meraih penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementrian Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bangka Belitung.

Dalam penghargaan itu, Pemkab Bangka Barat menjadi salah satu dari 20 pemerintah daerah se-Indonesia dengan predikat kinerja terbaik dalam hal penyaluran dana desa tahun anggaran 2019.

Penghargaan tersebut diterima Bupati Bangka Barat Markus SH diwakili Kepala BPKAD Abimanyu di Pangkalpinang, Selasa (11/2/2020).

“Kita di Bangka Barat masuk dalam 20 kabupaten se-Indonesia yang berkinerja baik terkait penyaluran dana desa tahun 2019,” kata Abimanyu di Muntok, Rabu (12/2/2020) sore.

Abimanyu menjelaskan, ada indikator-indikator yang menentukan suatu Pemda dinilai sukses atau tidak dalam menyalurkan dana desa. Indikator itu, antara lain respon Pemda yang cepat untuk menyalurkan dana desa ke desa-desa. Indikator lainnya, kecepatan Pemda dan syarat yang lengkap dalam mengajukan kembali dana desa ke Pemerintah Pusat.

“Soal penyaluran ke desa ini tidak boleh lebih dari satu minggu ngendap di kas daerah (kasda), kemudian bulan November paling akhir sudah terserap semua ke desa,” terangnya.

Bupati Bangka Barat, Markus SH, menyambut baik penghargaan ini. Ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih telah memilih Pemkab Bangka Barat sebagai salah satu peraih penghargaan tersebut.

“Saya berharap agar kerja keras yang telah terjalin baik terus dipertahankan oleh OPD terkait dan Pemdes di tahun 2020 ini,” kata Bupati muda dan energik ini.

Seperti diketahui, tahun 2020, Pemerintah telah menaikkan anggaran dana desa sebesar Rp2 triliun dari Rp70 triliun pada tahun 2019, menjadi Rp72 triliun untuk tahun ini.  Dengan kenaikan itu, makan setiap desa di seluruh Indonesia, rata-rata akan menerima dana desa sebesar Rp960,59 juta dari sebelumnya Rp933,92 juta.

Bahkan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyalurkan tahan pertama pada bulan Januari 2020, sebesar 40 persen. Penyaluran tahap pertama itu pun naik karena sebelumnya hanya 20 persen untuk penyaluran tahap pertama.

Aturan tersebut tertuang pada peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan dinaikkannya penyaluran tahap pertama itu untuk memompa semangat desa. “”Ya untuk meningkatkan kemampuan desa melakukan program-programnya lebih awal tapi tetap akuntabel,” ujar Sri Mulyani.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close