AccommodationHeadline News

PHRI Berharap Pemerintah Tak Larang ASN Gunakan Fasilitas Hotel

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani  berharap kebijakan melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan hotel untuk kegiatan,  tidak terulang lagi seperti yang terjadi pada tahun 2015 lalu. Pelarangan  ini,  membuat okupansi hotel di Indonesia akan merosot.

“Kita meminta Pemerintah  tidak mengkambing hitamkan hotel, selalu  saja kalau ada masalah efisiensi di  pengelolaan anggaran Pemerintah yang disalahkan hotelnya. Pokoknya ga boleh bikin kegiatan di hotel, ini dampaknya sangat  luar biasa  kami telah mengalami kesulitan  di akhir 2014 sampai bulan Maret 2015,” kata Hariyadi usai pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-IV PHRI di  Hotel Sahid, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Hariyadi menjelaskan industri perhotelan tidak akan kecewa, jika para ASN atau pegawai BUMN tidak menggunakan hotel untuk menggelar  kegiatannya. Namun hal tersebut jangan dijadikan kebijakan yang  justru meredupkan operasional perhotelan.

“Kalau ga mau pakai hotel tidak apa-apa, tidak ada yang salah, mau pakai atau tidak tidak apa-apa, tapi jangan bilang  bahwa  tidak boleh menggunakan fasilitas hotel itu,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)  ini.

Menurut Hariyadi, justru pelarangan ini akan menambah pengeluaran Pemerintah bertambah, karena Pemerintah harus menyewa berbagai fasilitas untuk mendukung kegiatannya.

“Pemerintah yang tadinya mau menghemat jadi tidak efisien. Karena  tidak semua kantor Pemerintah baik pusar dan daerah serta Lembaga Negara memiliki  fasilitas, ruang pertemuan maupun akomodasi yang memadai. Jadi  mereka bikin aneh-aneh, bikin tenda, bikin katering  jatuhnya  lebih mahal daripada mereka mengadakan kegiatan di hotel,” ungkap Hariyadi.

Permintaan agar Pemerintah tidak melarang ASN  menggunakan fasilitas hotel, juga disampaikan Ketua BPD PHRI Sulawesi Selatan Anggiat Sinaga. Anggiat menilai industri hotel di daerah akan merugi jika pelarangan ini diterapkan.

“Kejadian 2014-2015 kembali berulang ketika MenPan RB memberlakukan aturan yang sama dan berdampak penurunan okupansi hotel sebesar 40%,” ujarnya saat sesi diskusi Rakerna PHRI, Senin (11/2/2019).

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close