DestinationHeadline NewsTourismTravel

PHRI dan ASITA Minta Permen Sertifikasi Halal Dikaji Lebih Mendalam

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) angkat bicara terkait rencana Kementerian Pariwisata (Kemepar) mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) untuk mengatur sertifikasi halal bagi pelaku usaha pariwisata. Di satu sisi PHRI menyambut baik rencananya Kemenpar tersebut, pasalnya wisata halal saat ini sedang digandrungi, namun disisi lain harus ada kajian yang lebih mendalam. Jangan sampai aturan tersebut tumpang tindih dengan aturan yang sudah ada.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Haryadi Sukamdani menyatakan pihaknya tidak merasa keberatan jika aturan sertifikasi halal sifatnya. Namun pihaknya menentang bila aturan itu nanti diwajibkan untuk setiap pelaku industri pariwisata karena akan merugikan untuk pelaku usaha yang segmentasinya bukan produk halal.

“Jangan di generalisir semua, sebaiknya tetap mengadopsi pemberian sertifikasi itu mengacu pada restoran yang mengklaim produknya halal karena kalau nanti itu jadi suatu kewajiban untuk semuanya, itu akan menimbulkan masalah lagi di lapangan,” tegas Haryadi dikutip Kontan, Rabu, 3 April 2017.

Hariyadi juga meminta ada kejelasan mekanisme agar penerapan sertifikasi halal tidak tumpang tindih dengan aturan lainnya. Hariyadi khawatir jika tidak ada kejelasan perihal mekanisme dan penunjukan badan sertifikasi maka  akan bisa berbenturan dengan Undang-undang tentnag Jaminan Produk Halal yang sudah diberlakukan.

“Jadi Permen (Peraturan Menteri) nya jangan sampai tumpang tindih dengan pelaksanaan undang-undang sertifikasi halal,” kata Haryadi.

Sementara itu, Ketua Umum ASITA (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia) Asnawi Bahar meminta aturan sertifikasi pariwisata halal memperhatikan masalah standarisasi.

Dia melihat di negara lain, standarisasi halal sudah lebih baik ketimbang di Indonesia. Jika Indonesia mau mencontoh standar halal negara tetangga, pariwisata halal Indonesia akan mempunyai jaminan mutu yang lebih baik.

“Standarisasi akan memberikan jaminan mutu, tentu dengan aturan dan standar yang ketat ini malah kami rasa lebih bagus,” katanya.

Seperti diketahui Kempar telah memberikan signal untuk menerbitkan peraturan menteri (Permen) tentang sertifikasi pariwisata halal. Targetnya, aturan ini akan terbit dan disosialisasikan pada tahun ini.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, aturan ini akan mendorong sertifikasi halal untuk restoran, hotel dan agen perjalanan. Pada tahap awal, sertifikasi pariwisata halal akan didorong untuk pebisnis restoran.

Hanya, aturan ini bersifat sukarela, tidak dipukul rata untuk semua pelaku usaha. “Kami mohon para pelaku industri pariwisata, utamanya restoran melakukan sertifikasi,” ujar Arief, di Jakarta, Rabu 3 April 2017.

Arief menambahkan, poin-poin yang akan diatur dalam beleid sertifikasi pariwisata halal kini tengah digodok. Beberapa diantaranya, untuk hotel misalnya, wajib menyediakan tempat ibadah untuk umat muslim.

Untuk tempat spa, wajib penyediakan pelayan spa dengan jenis kelamin yang sama dengan pelanggannya. Misalnya, pelanggan wanita harus dilayani oleh pelayan spa wanita.

Sedangkan untuk restoran, harus menggunakan bahan makanan dan peralatan masak yang halal. Bila ada menu makanan non halal tidak boleh dicampur tempat memasaknya.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button