Prabowo Siapkan Pelantikan Lanjutan Dua Menteri, Penunjukan Menko Polkam dan Menpora Masih dalam Proses
Setelah melantik empat menteri dan satu wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode 2024–2029 di Istana Negara, Jakarta pada Senin kemarin, rencanannya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dikabarkan akan kembali melanjutkan agenda pelantikan untuk dua posisi menteri strategis dalam Kabinet Merah Putih.
Kedua jabatan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Langkah ini menjadi bagian dari penyegaran lanjutan di tubuh kabinet pemerintahan periode 2024–2029.
Nama yang mengisi dua pos tersebut yakni Budi Gunawan (Menko Pokam) dan Dito Ariotedjo (Menpora) kini telah telah diberhentikan Presiden.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dalam keterangan resminya kepada media, menyampaikan bahwa hingga saat ini Presiden belum memutuskan nama definitif untuk mengisi jabatan Menko Polkam. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan tugas-tugas kementerian, Presiden akan menunjuk pejabat ad interim yang akan mengemban tanggung jawab sementara di posisi tersebut.
“Berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan. Sehingga beliau akan menunjuk pejabat ad interim untuk menjabat Menko Polkam,” ujar Menteri Pras.
Ia menambahkan bahwa penetapan pejabat ad interim akan diumumkan secara resmi setelah dokumen penunjukan ditandatangani Presiden. Hal ini dilakukan guna memastikan koordinasi lintas sektor di bidang politik, hukum, dan keamanan tetap berjalan efektif tanpa kekosongan kepemimpinan.
Sementara itu, untuk posisi Menpora, Menteri Pras menjelaskan bahwa sebenarnya telah ada calon pengganti yang disiapkan. Namun, pelantikan belum bisa dilakukan karena yang bersangkutan tengah berada di luar kota dan tidak dapat hadir dalam prosesi yang semula dijadwalkan pada hari ini.
“Pengganti Menpora sebenarnya sudah ada, tetapi karena kebetulan sedang berada di luar kota dan tidak bisa hadir dalam pelantikan sore ini, maka jadwal pelantikan akan dijadwalkan ulang dalam waktu dekat,” lanjutnya.
Pergantian Jabatan Merupakan Hak Prerogatif Presiden
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pras menegaskan bahwa keputusan untuk mengganti dan mengangkat menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Evaluasi terhadap kinerja para menteri terus dilakukan secara berkala untuk memastikan program pemerintahan berjalan efektif dan sesuai target.
“Segala perubahan dalam struktur kabinet merupakan hasil dari penilaian dan evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh Presiden. Itu adalah hak prerogatif yang dijalankan untuk memperkuat kinerja pemerintahan,” kata Pras.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa proses penyesuaian dalam komposisi kabinet merupakan hal yang wajar dalam dinamika pemerintahan. Apalagi, saat ini pemerintahan tengah fokus pada sejumlah agenda prioritas seperti stabilitas keamanan nasional, percepatan pembangunan, serta pemberdayaan pemuda.
Konsolidasi Politik dan Akselerasi Program Pemuda
Perubahan pada posisi Menko Polkam dipandang sebagai upaya konsolidasi dalam menghadapi tantangan geopolitik, keamanan siber, serta stabilitas dalam negeri yang kian kompleks. Sedangkan perubahan di Kementerian Pemuda dan Olahraga diharapkan mampu membawa energi baru dalam memberdayakan generasi muda dan meningkatkan prestasi olahraga nasional.
Meskipun belum diumumkan siapa saja yang akan menggantikan posisi tersebut secara definitif, banyak pihak menantikan keputusan Presiden, mengingat kedua jabatan itu memiliki peran strategis dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.
Pelantikan lanjutan dijadwalkan akan dilakukan dalam waktu dekat, setelah semua persiapan administratif dan protokoler selesai.
