Presiden Prabowo Pastikan Selat Malaka Tetap Terbuka, Wacana Pajak Kapal Gugur

El John News, Jakarta-Presiden Prabowo Subianto memastikan Selat Malaka akan tetap menjadi jalur pelayaran internasional yang terbuka bagi seluruh negara. Penegasan tersebut sekaligus mengakhiri wacana pengenaan biaya atau pungutan terhadap kapal-kapal yang melintas di salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia itu.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden usai menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/7/2026). Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan Indonesia tetap berkomitmen menjaga kebebasan navigasi di Selat Malaka sesuai ketentuan hukum internasional.

“Kita akan terus berkoordinasi dengan Malaysia dan Thailand untuk memastikan, sesuai dengan UNCLOS 1982, bahwa Selat Malaka akan selalu terbuka bagi semua, aman, dan dapat diakses oleh siapa pun yang memerlukan akses. Saya kira itu adalah ketegasan kita, dan saya yakinkan kepada kawan-kawan di Singapura,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, Indonesia dan Singapura sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka memiliki kepentingan berma untuk menjaga jalur pelayaran tersebut tetap aman, damai, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengguna.

Ia menekankan bahwa kerja sama antarnegeri diperlukan untuk menjaga Selat Malaka dari berbagai ancaman, mulai dari pencemaran lingkungan, kecelakaan pelayaran, hingga aksi perompakan. Stabilitas di kawasan itu dinilai menjadi kepentingan strategis bagi seluruh negara di Asia Tenggara.

“Sikap Indonesia, dan sikap saya pribadi sejak dahulu, saya kira sudah saya buktikan selama puluhan tahun. Komitmen dan keyakinan saya adalah bahwa Singapura dan Indonesia harus menjadi mitra yang baik serta menjalin kerja sama yang baik,” kata Presiden Prabowo.

“Dengan kerja sama yang baik, hal ini akan menguntungkan tidak hanya rakyat Indonesia dan rakyat Singapura, tetapi juga akan menyumbang stabilitas, pertumbuhan, dan kemakmuran di seluruh Asia Tenggara,” imbuh dia.

Penegasan Presiden Prabowo tersebut sekaligus menutup pembahasan mengenai rencana pengenaan biaya bagi kapal yang melintasi Selat Malaka yang sempat mencuat pada April 2026.

Saat itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan gagasan agar Indonesia mempertimbangkan penerapan skema pungutan terhadap kapal yang melintasi Selat Malaka. Menurutnya, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam jalur perdagangan dan distribusi energi dunia, sehingga potensi tersebut layak dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan negara.

“Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge, enggak tahu betul apa salah?” ujar Purbaya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya ketika itu juga menilai kebijakan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui kesepakatan bersama dengan Malaysia dan Singapura karena ketiga negara sama-sama memiliki wilayah di Selat Malaka.

“Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang,” ujar dia.

Ia menyebut lalu lintas kapal di Selat Malaka merupakan salah satu yang terpadat di dunia sehingga berpotensi menghasilkan penerimaan yang cukup besar apabila ketiga negara mencapai kesepakatan.

“Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu,” ucap dia.

Namun, melalui pernyataan terbarunya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa prioritas Indonesia bukanlah mengenakan pungutan terhadap kapal yang melintas, melainkan menjaga Selat Malaka tetap menjadi jalur pelayaran internasional yang aman, terbuka, dan mendukung stabilitas kawasan sesuai prinsip UNCLOS 1982.