DestinationHeadline NewsTourism

Rakornas Kepariwisataan I-2018 di Bali Hasilkan Beberapa Rumusan, Ini Daftarnya

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepariwisataan I tahun 2018 yang dilangsungkan di Nusa Dua Convention Center, Bali, 22-23 Maret 2018 akhirnya menghasilkan beberapa rumusan yang akan digunakan untuk mengembangkan pariwisata nasional. Rumusan hasil rakornas ini dibacakan Staf Khusus Menteri Pariwisata Bidang  Komunikasi sekaligus menutup acara rakornas, Jumat, 23 Maret 2018.

Berikut Rumusan Rakornas I tahun 2018:

  1. Rakornas Pariwisata I Tahun 2018 merekomendasikan untuk membangun 100 Destinasi Digital di 34 Provinsi dan 10 Nomadic Tourism di 10 “Bali Baru” pada tahun 2018.
  2. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemprov, Pemkab dan Pemkot, wajib menyediakan lahan, infrastruktur dasar yang terdiri dari Jalan, Air, Listrik (JALI), dan utilitas dasar berupa Telekomunikasi yaitu koneksi WiFi, sampah, toilet.
  3. Untuk membangun Destinasi Digital yang keren, beken, dan paten maka setiap Provinsi harus memiliki Komunitas GenPI, Generasi Pesona Indonesia.
  4. Segera setelah selesai Rakornas Pariwisata I Tahun 2018 harus dibentuk Tim TOT, Training On Trainer untuk membentuk GenPI-GenPI baru di Provinsi yang belum terbentuk dan mengaktivasi GenPI yang sudah terbentuk, dan secara pararel membentuk Tim TOT Destinasi Digital, dengan target waktu di bulan Oktober 2018 harus terbentuk 100 Destinasi Digital di 34 Provinsi.
  5. Untuk Nomadic Tourism, Rakornas Pariwisata I Tahun 2018 merekomendasikan percepatan Deregulasi terkait operasional Caravan sebagai Nomadic Tourism Amenities, Sea-Plane dan Live a board sebagai Nomadic Tourism Access, berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan.
  6. Rakornas Pariwisata I Tahun 2018 merekomendasikan percepatan Deregulasi terkait perizinan pemanfaatan Taman Nasional sebagai Glamping Ground, berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
  7. Rakornas Pariwisata I Tahun 2018 merekomendasi untuk percepatan Deregulasi pajak bea masuk impor yang terkait dengan investasi Nomadic Tourism, berkolaborasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
  8. Pemerintah Daerah dimohon mendata wilayahnya yang berpotensi dibangun Nomadic Tourism Amenities, seperti Caravan Site, Glamping Camp Site, dan Home Pod Site. Dan berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata. Data dimaksud selambat-lambatnya diterima oleh Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisata di tanggal 30 April 2018. Kelengkapan data antara lain: Lokasi dengan titik GPS dengan menyebutkan atraksi utama (alam) terdekat.
  9. 5S: Solusi Sementara, Sebagai Solusi Selamanya. (Sumber Kemenpar)

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close