Headline NewsTransportation

Tak Patuhi Aturan, Kominfo Siap Blokir Aplikasi Transportasi Online

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)  akan mengeluarkan tindakan tegas terhadap aplikasi transportasi online yang tak mematuhi aturan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub)  soal perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor dan aturan promo atau diskon. Tindakan tegas itu berupa sanksi pemblokiran terhadap operator yang membandel.

Dirjen Aplikasi Informatika (APTIKA) Kominfo, Semuel A. Pangerapan mengatakan tindakan ini merupakan terakhir dipilih Pemerintah jika teguran dari Kemenhub tidak dijalani oleh operator aplikasi transportasi online.

“Kalau di sini [Kominfo] sanksinya tuh untuk pemblokiran, jadi kalau dia melanggar kita blokir. Tapi kalau sanksi administratif adanya di sana [Kemenhub], yang bentuknya denda atau saya tidak tahu penerapannya bagaimana di sana,” kata Semuel A di kantor Kominfo, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

“Kalau yang ada di kita sanksi pemblokiran tadi, pelanggarannya sudah masif, sudah diputuskan oh ini tidak layak,” lanjut dia.

Kemenhub siap merekomendasikan kepada Kominfo untuk dikeluarkannya pencabutan operasi jika ditemukan pelanggaran  secara terus menerus oleh  aplikasi transportasi on line. Sanksi-sanksiyang diberikan sudah benar,  karena sanksi diberikan dari yang teringan hingga terberat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi berharap seluruh operator  aplikasi  transportasi daring ini  untuk  mematuhi regulasi yang dibuat Pemerintah agar tidak ada satu sanksi pun yang dikeluarkan.

Seperti diketahui berita tentang  penolakan terhadap larangan aplikasi online memberlakukan diskon kini sedang ramai dibahas publik. Larangan itu akan diterbitkan oleh Kemenhub untuk menciptakan  persaingan bisnis yang sehat. Perkembangannya, kini  Kemenhub sedang mematangkan aturan ini dan akan diluncurkan akhir Juni 2019.

Budi  mengatakan urgensi melarang praktik diskon tarif di transportasi online demi melindungi masyarakat, pengemudi dan keberlanjutan dari bisnis transportasi online.

“Kalau sistemnya predatory pricing tidak bagus. Aplikator memang ada keinginan jor-joran beri diskon hingga mematikan aplikator yang lain tetapi tidak boleh dalam persaingan usaha seperti itu,” ujar Budi

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close