EconomicHeadline NewsTransportation

Tekan Harga Tiket Pesawat, Menkeu Akan Kaji Besaran PPN Atas Avtur

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merespon pernyataan Presiden Jokowi terkait tingginya harga bahan bakar pesawat atau avtur. Pernyataan ini,  disampaikan Presiden saat memberikan kata sambutannya di penutupan Rakernas ke-IV dan peringatan Hari Ulang Tahun ke-50  Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Hotel Sahid, Jakarta, Senin Malam (11/2/2019).

Dalam sambutannya, Presiden  mengaku banyak menerima keluhan terkait tingginya harga avtur. Keluhan yang disampaikan salah satunya datang dari PHRI yang merasa terpukul akibat tingginya harga avtur yang menyebabkan sejumlah maskapai menaikkan harga tiket pesawat.  Kenaikan harga tiket pesawat ini berimbas pada menurunnya okupansi hotel di Indonesia.

Bahkan dalam pernyataannya tersebut, Presiden meminta penjelasan Dirut Pertamina mengenai penjualan avtur. Seperti diketahui bahwa Pertamina merupakan perusahaan berplat merah satu-satunya  di Indonesia yang menjual avtur.

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ternyata  menjadi  salah satu penyebab mahalnya harga avtur. Terkait hal ini, Menkeu berjanji akan mengkaji besaran PPN atas avtur. Pengkajian dilakukan untuk melihat perbandingan negara-negara lain dalam menjual avtur.

“Kalau penerapan PPN itu adalah sama, kita akan berlakukan sama. Jadi kita lihat supaya tidak ada kompetisi tidak sehat antara Indonesia dengan yang lainnya,” kata Sri Mulyani di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Menkeu menjelaskan , pemerintah akan membandingkan PPN avtur di Indonesia dengan tarif di negara-negara lain. Tarif PPN ini sebelumnya telah dikeluhkan oleh dunia usaha karena diguna menjadi beban yang dikonversikan oleh maskapai penerbangan ke harga tiket pesawat.

“Kalau itu sifatnya adalah level of plaing field, kita bersedia untuk membandingkan dengan negara-negara lain, dengan Singapura, Malaysia,” kata Menkeu.

Tarif PPN atas transaksi avtur untuk keperluan angkutan udara di Indonesia mencapai sebesar 10 persen. Tarif tersebut sudah dibebankan sejak 2003. Sementara, tarif PPN atas penyerahan avtur di negara-negara tetangga di Asia Tenggara, masih berkisar satu digit

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close