EconomicHeadline News

Tingkatkan Daya Beli Masyarakat, Kemenperin Usulkan Pajak Mobil 0 Persen

Sektor otomotif menjadi salah satu sektor yang ikut terkena dampak Covid-19. Untuk membangkitkan kembali sektor tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan merekomendasikan relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar 0 persen. Relaksasi ini juga dapat disebut sebagai pemangkasan pajak kendaraan bermotor.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berharap dengan relaksasi pajak tersebut,  pasar otomotif dapat terjaga sehingga dapat menjamin  keberlangsungkan industri otomotif di tanah air.

“Kami sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk relaksasi pajak mobil baru 0 persen sampai bulan Desember 2020,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (14/9/2020).

Menperin optimis, relaksasi tersebut dapat meningkatkan   daya beli masyarakat untuk produk-produk  otomotif di tengah pandemi. Dengan demikian, angka penjualan produk otomotif juga akan stabil, jika semua saling melengkapi baik industri otomotif maupun konsumen.

“Kalau kita beri perhatian agar daya beli masyarakat bisa terbantu dengan relaksasi pajak, maka kita terapkan. Kemudian pada gilirannya bisa membantu pertumbuhan industri manufaktur di bidang otomotif tersebut,” terangnya.

Agus menambahkan, kinerja industri otomotif pada semester pertama 2020 terbilang melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini terjadi karena dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020. Namun, pada semester kedua tahun ini, mulai ada perkembangan yang positif.

“Oleh karena itu, kami berharap relaksasi pajak tersebut bisa segera dijalankan agar bisa memacu kinerja industri otomotif di tanah air dan pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Menteri AGK mengungkapkan, aktivitas industri otomotif memiliki multiplier effect yang luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja yang besar hingga memberdayakan pelaku usaha di sektor lainnya. “Industri otomotif itu mempunyai turunan begitu banyak. Ada tear 1, tear 2 yang begitu banyak,” imbuhnya.

Sebelumnya, relaksasi pajak pembelian mobil baru sempat digaungkan Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam. Menurutnya, industri otomotif saat ini butuh stimulus dari pemerintah agar terjadi peningkatan daya beli.

“Kami harapkan ada tax deduction untuk menstimulus daya beli, tapi tax deduction ini yang tidak mengurangi pendapatan pemerintah. Harapan kita ada di pajak daerah, kalau pajak bisa diturunkan, jumlah yang dijual bisa naik,” paparnya.

Sebagai informasi, masyarakat yang membeli mobil dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 73 tahun 2019, yakni sebesar 15-70% untuk kendaraan bermotor angkutan orang. Besaran tarif disesuaikan dengan jumlah maksimal muatan setiap kendaraan, dan juga isi silinder.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button