Efisiensikan RAPBN 2020, Presiden Jokowi Berharap Ekonomi Tumbuh 5,6 Persen
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebijakan pokok dalam penyusunan RAPBN 2020 adalah dalam rangka memacu investasi dan ekspor, terutama bertumpu kepada bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), disamping juga untuk tetap menjaga pembangunan infrastruktur.
“Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta supaya anggaran diefisienkan, terutama dari sisi belanja barang di dalam rangka untuk betul-betul memfokuskan anggaran untuk kebijakan pembangunan, yaitu terutama belanja modal dan belanja-belanja yang tadi berhubungan dengan SDM dan infrastruktur,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Selasa (23/4) siang.
Selain itu, efisiensi birokrasi harus dilakukan, terutama bagaimana mendorong investasi ekspor melalui berbagai macam insentif-insentif, yaitu insentif fiskal yang bisa dilakukan maupun dari sisi pelayanan untuk memberikan kemudahan kepada para investor.
“Dengan rambu-rambu tersebut dan juga tentu dengan berbagai program-program yang selama ini sudah disampaikan untuk ditampung, seperti Kartu Sembako, Kartu KIP Kuliah, Kartu Pra Kerja, kami mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk tahun 2020,” ungkap Menkeu.
Untuk awal ini, menurut Menkeu, pemerintah berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan berkisar antara 5,3%-5,6%. “Bapak Presiden mengharapkan kita bisa memacu sampai ke 5,6%,” ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan, dalam pembahasan hari ini, sudah mulai difokuskan bagaimana program-program prioritas mendesak yang akan dilakukan dan akan bisa ditampung. Seperti tadi untuk pembangunan sumber daya manusia seperti KIP Kuliah maupun Kartu Pra Kerja, vokasi ini akan dikoordinasi lagi oleh menteri-menteri terkait.
Kemudian juga untuk Kartu Sembako yang akan diredesain bersama-sama dengan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT yang merupakan Bantuan Pemerintah Non Tunai untuk bisa dibuat menjadi satu kartu yang bisa membantu masyarakat di dalam mendapatkan kebutuhan sehari-hari secara affordable.
Kemudian untuk BPJS Kesehatan, menurut Menkeu, juga masih akan dilakukan review berdasarkan hasil audit dari BPKP. “Namun kita sudah mulai mempertimbangkan untuk menaikkan iuran yang dibayarkan melalui PBI Pemerintah dari yang sekarang ini Rp23.000 lebih tinggi lagi tapi belum ditetapkan namun sudah ada ancang-ancang untuk menaikkan, juga jumlah penerimanya dinaikkan menjadi di atas 100 juta orang,” terang Menkeu.
Untuk infrastruktur, lanjut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Presiden dan Wapres mengharapkan agar ada kenaikan terutama untuk jalan-jalan yang selama ini terutama jalan-jalan arteri, jalan yang masuk selain jalan utama terutama di daerah kabupaten/kota dan tempat-tempat yang memang akan menjadi fokus. Termasuk destinasi pariwisata, Bapak Presiden mengharapkan empat destinasi pariwisata.
“Selama ini sudah ditetapkan 10 tapi empat yang lebih prioritas harus selesai pada tahun 2020 nanti. Artinya selesai seluruh infrastrukturnya, seluruh fasilitasnya. Itu yaitu Borobudur, Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo,” ungkap Menkeu.
Mengenai mesin pertumbuhan ekonomi, Menkeu menjelaskan, komposisi agregat demand tentu masih tetap konsumsi, ada di sekitar 5,2 persen. Kemudian investasi diharapkan tumbuh. Namun diungkapkannya, kalau untuk mendekati 5,6% pertumbuhan ekonomi kita berharap growth dari investasi mendekati 7,5%, sementara ekspor juga diharapkan tetap memiliki momentum tumbuh di sekitar 7% juga, dan impor tetap kita jaga pada pertumbuhan sekitar 6%.
“Itu semuanya adalah komposisi agregat demand-nya. Tapi sisi suplainya mungkin kita akan lihat lagi dari sisi produktivitas masing-masing sektor, apakah pertanian, terutama manufaktur yang selama ini kita harapkan untuk bisa tumbuh di atas yang selama ini hanya sekitar 4-5 persen, kita harapkan bisa tumbuh tinggi,” sambung Menkeu.
