Presiden Minta Kepala Daerah Tak Pakai Istilah Lockdown
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah untuk tidak memudahkan dalam mengeluarkan kebijakan karantina wilayah atau lockdown untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19. Kebijakan tersebut perlu pertimbangan yang matang karena harus menghentikan semua aktivitas, termasuk transportasi.
“Jadi tidak dalam bentuk keputusan besar, misalnya karantina wilayah dalam cakupan yang besar atau yang sering dipakai lockdown. Lockdown itu apa sih? Karena harus sama (pemahamannya),” kata Presiden saat menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan Peninjauan Pembangunan Rumah Sakit Darurat Virus Korona (Covid-19), Rabu (1/4) di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
“Lockdown itu orang enggak boleh keluar rumah, transportasi berhenti, baik bus, kendaraan pribadi, sepeda motor, kereta api, pesawat, kegiatan kantor, semuanya dihentikan,” sambungnya.
Presiden menyarankan lebih baik menggunakan memilih menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah diteken melalui Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden.
Dengan diberlakukannya PSBB ini, aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan tetap menjaga jarak.
Kendati demikian, Presiden melihat sampai saat ini, belum ada aktivitas yang sama sekali lumpuh, aktivitas perekonomian maupun transportasi terlihat masih beroperasi dengan berbagai batasan sesuai yang diatur kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah daerah.
“Saya kira sampai saat ini belum ada yang berbeda, dan kami harap tidak ada yang beda. Bahwa ada pembatasan sosial dan lalu lintas, saya kira itu pembatasan yang wajar daerah ingin mengontrol,” ujar Presiden
