Perkuat Rantai Pasok dan Kemitraan, HIPPINDO Bersama Kemenkop UKM Gelar INABUYER 2023
Guna mendorong rantai pasok nasional yang kuat dengan menjalin kemitraan usaha besar, BUMN dan UMKM, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM) menyiapkan sebuah pameran akbar bertajuk INABUYER B2B2G EXPO 2023. Pameran produk ritel dan UMKM tersebut akan dilangsungkan pada 5-6 Juli 2023 di Gedung Smesco Jakarta.
Untuk menyukseskan jalannya pameran, HIPPINDO menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan BUMN. Pada Rabu (15/03/2023), HIPPINDO menggelar acara sosialisasi INABUYER B2B2G EXPO 2023 di Auditorium Kementerian Koperasi dan UKM, Kuningan, Jakarta Selatan.
Hadir pada acara sosialisasi ini, Deputi Bidang UKM KemenKop UKM Hanung Harimba Rachman, mewakili Menteri Koperasi dan UKM, Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Sarah Sadiqa serta sejumlah anggota dan mitra HIPPINDO.
Pameran ini menghadirkan para buyer, merchandising, procurement, purchasing, pembelian, pengadaan barang dan jasa baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Untuk produk barang yang ditawarkan mulai dari makanan minuman, pakaian, tas sepatu, furnitur, perlengkapan rumah, tekstil dan produk tekstil, elektronik, hingga otomotif.
HIPPINDO menargetkan jumlah pengunjung mencapai 5.000 orang per hari dengan mengikutsertakan sekitar 50 asosiasi UMKM, hingga 200-an buyer dan exhibitor.
Deputi Bidang UKM KemenKop UKM Hanung Harimba Rachman mengatakan INABUYER 2023 merupakan kegiatan yang dirancang bersama antara organisasi usaha dengan pemerintah. Ini membuktikan bahwa kegiatan yang memiliki manfaat besar untuk pelaku usaha harus dikolaborasikan antara semua pihak.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan peran dari usaha besar dan BUMN untuk bermitra dengan usaha mikro dan kecil, mewujudkan rantai pasok nasional yang kuat, mengoptimalkan belanja produk dalam negeri, agar ekonomi kita bisa kokoh dan berkelanjutan,” kata Hanung.
Hanung menjelaskan INABUYER merupakan kegiatan yang tujuannya untuk memperkuat rantai pasok bagi UMKM. Karena itu Hanung berharap para UMKM yang ikut dalam pameran ini dapat memanfaatkan semaksimal mungkin peluang yang ada, termasuk mendaftarkan produknya ke LKPP.
“Untuk teman-teman UMKM saya pesan dapat k memanfaatkan semaksimal mungkin kegiatan ini dan kita berharap yang sudah INABUYER untuk mendaftarkan ke LKPP sekaligus mendaftarkan diri ke SMEsta. Jadi kita punya website yang untuk mempromosikan produk-produk UMKM ini ke pasar ASEAN,” ujar Hanung.
Sementara itu, Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah menjelaskan, pameran ini merupakan dukungan nyata dari gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) sekaligus mendorong program belanja barang/jasa pemerintah untuk produk UMKM dan produk lokal melalui sektor ritel.
Selain itu, INABUYER digelar untuk memperluas ekosistem pasokan barang lokal, mempertemukan buyer dengan supplier, mengkurasi produk UKM, menjadikan UKM naik kelas, meningkatkan brand awareness terhadap produk lokal, meningkatkan peluang ekspor, dan mendapatkan peluang investasi melalui joint partner/venture.
Bagi Budihardjo, HIPPINDO akan terus mendukung program pemerintah Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan penyelamatan ekonomi dalam negeri.
Budihardjo berharap, dengan berkumpulnya ekosistem ritel modern, pameran ini dapat menjadi pusat sourcing produk lokal dan UKM. Sehingga, dapat menjadi alternatif produk untuk mendukung ekspansi dari peritel dengan dukungan supplier lokal.
“Bersama-sama pemerintah dan swasta bergandengan tangan menggerakkan ekonomi dalam negeri agar bergerak dan tetap maju,” ucap Budihardjo.
Meski begitu, Budihardjo menyatakan bahwa anggota HIPPINDO tetap bisa melakukan impor barang yang tidak diproduksi supplier lokal. “Sehingga, hal ini dapat membuat Indonesia devisanya tetap terjaga dan sektor ritel tetap dapat melakukan ekspansi dengan mendapatkan dukungan barang yang selalu ada baik dari lokal maupun impor,” ujar Budihardjo.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Sarah Sadiqa mengungkapkan bahwa regulasi terkait upaya mendorong peningkatan produk dalam negeri sudah banyak. “Regulasi semua sudah siap, tinggal bagaimana masyarakatnya, khususnya pelaku UMKM,” kata Sarah.
Bahkan, kata Sarah, saat ini sudah bukan lagi gerakan parsial kementerian dan lembaga saja. Melalui Inpres 2/2020 sudah diwajibkan kepada pemerintah dan pemda untuk berbelanja produk dalam negeri. “Pasarnya sudah disediakan dengan potensi yang cukup besar,” ucap Sarah.
Sarah mengajak para pelaku UMKM untuk mendaftarkan produknya ke e-Katalog LKPP, agar dapat dibeli oleh pemerintah dan proses transaksinya pun lebih mudah dibandingkan lelang.
Yang sekarang kita dorong sama-sama, karena sangat memudahkan dan cepat adalah e-Katalog. Saya belum ngerti apa itu pengadaan, bagaimana baiknya sih kalau di pengadaan, rulenya seperti apa e-Katalog itu. Bapak ibu sekalian, LKPP secara rutin ada direktorat khusus, namanya Direktorat Iklim Usaha, dia bertanggung jawab untuk kapan saja, bahkan secara rutin melakukan suatu roadshow,” terang Sarah.
