Presiden Kritik Kepala Daerah Soal Anggaran Yang Penggunaannya Tidak Skala Prioritas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap kritiknya terhadap manajemen anggaran di tingkat daerah, menyoroti kurangnya efektivitas dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jokowi menegaskan bahwa seringkali anggaran dialokasikan tanpa mempertimbangkan prioritas yang jelas, menyebabkan pemborosan dan ketidakpastian dalam hasil program.
“Saya sering menemukan kasus di mana anggaran disalurkan ke dinas-dinas tanpa mempertimbangkan skala prioritas yang jelas. Program harus berorientasi pada hasil yang nyata, dengan fokus dan manfaat ekonomi yang jelas,” ujarnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Kementerian PPN/Bappenas 2024, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (6/5/2024).
Jokowi juga menyoroti penggunaan kenaikan anggaran sebesar 10 persen yang diberikan oleh pemerintah pusat, namun disalurkan secara merata tanpa memperhatikan prioritas yang sebenarnya. Dia menegaskan perlunya kejelasan dalam pengalokasian anggaran untuk menghindari pemborosan dalam kegiatan seperti rapat-rapat yang tidak produktif.
“Dalam pengalokasian anggaran, prioritas yang jelas harus diutamakan. Penggunaan anggaran untuk rapat-rapat berlebihan dan studi banding yang tidak efektif harus dihindari. Ini adalah kesalahan masa lalu yang tidak boleh terulang di masa depan,” tegasnya.
Presiden juga menekankan pentingnya program yang tepat sasaran dan strategis, khususnya dalam bidang kesehatan dan penanggulangan stunting. Dia menyoroti pentingnya pertanggungjawaban yang tepat dalam penggunaan APBD untuk memastikan dana publik digunakan dengan efektif.
“Dalam pemanfaatan APBD, penting untuk memastikan bahwa program-program seperti penanggulangan stunting dan pembangunan puskesmas disasar dengan tepat. Penggunaan dana untuk tujuan yang tidak relevan seperti pembangunan pagar puskesmas harus dihindari,” tandasnya.
Jokowi berharap bahwa melalui forum Musrenbangnas ini, terjalinlah koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan secara efisien dan tepat sasaran di seluruh wilayah Indonesia.
