Presiden Prabowo Tekankan Solusi Nyata bagi UMKM dan Penertiban Barang Bekas Impor
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/11/2025), membahas strategi perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah penertiban barang-barang bekas impor. Rapat ini turut menyoroti percepatan digitalisasi layanan UMKM nasional serta langkah-langkah konkret untuk menjaga keberlanjutan ekonomi rakyat kecil.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penindakan terhadap impor barang bekas tidak boleh merugikan pelaku UMKM, terutama para pedagang yang menggantungkan usaha pada penjualan produk thrifting. Kepala Negara meminta agar kementerian terkait menyiapkan program substitusi produk lokal agar para pedagang tetap bisa berjualan dengan komoditas buatan dalam negeri.
“Presiden berpesan agar setiap kebijakan penertiban harus diimbangi dengan solusi. Jangan sampai ada masyarakat kecil yang kehilangan mata pencaharian,” ujar Menteri UMKM Maman Abdurrahman usai rapat di Istana Merdeka.
Maman menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema transisi yang adil, di mana pedagang barang bekas impor akan diarahkan untuk menjual produk-produk lokal berkualitas. Langkah ini diharapkan tidak hanya menjaga roda ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri kecil dalam negeri.
“Pemerintah ingin mengubah tantangan menjadi peluang. Mereka yang selama ini berjualan barang bekas bisa menjadi pelaku usaha yang mendukung produksi nasional,” lanjut Maman.
Selain fokus pada penertiban barang bekas impor, Presiden Prabowo juga memberi perhatian besar terhadap digitalisasi sektor UMKM. Menurutnya, transformasi digital menjadi kunci pemerataan ekonomi dan peningkatan daya saing di era modern.
“Presiden menekankan pentingnya sistem terintegrasi yang bisa memberikan layanan cepat, efisien, dan transparan bagi 57 juta pelaku UMKM di Indonesia,” tutur Maman.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah akan mempercepat peluncuran platform Sapa UMKM, sebuah sistem digital nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan seperti pendaftaran usaha, perizinan, pembiayaan, hingga akses pemasaran dalam satu pintu.
“Pak Presiden meminta agar program ini segera dijalankan. Kita ingin UMKM tidak lagi terhambat oleh birokrasi yang rumit, tapi bisa tumbuh dengan dukungan digital yang kuat,” tambahnya.
Rapat terbatas itu juga membahas penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi yang selama ini menjadi kendala bagi banyak pelaku usaha kecil. Presiden Prabowo meminta agar sertifikasi halal, izin BPOM, PIRT, dan Standar Nasional Indonesia (SNI) bisa diperoleh dengan lebih cepat dan murah.
“Semua ini untuk memastikan produk UMKM punya daya saing, baik di pasar domestik maupun internasional,” jelas Maman.
Selain itu, Kepala Negara juga menyoroti pentingnya penyelesaian program penghapusan piutang UMKM, terutama bagi pelaku usaha kecil yang terdampak pandemi dan kesulitan membayar kredit.
Berdasarkan laporan sementara, sekitar 67 ribu UMKM telah masuk dalam program penghapusan piutang, namun potensi penerimanya mencapai lebih dari 1 juta pelaku usaha. “Presiden meminta agar ini segera ditindaklanjuti bersama pihak perbankan,” tegas Maman.
Dengan berbagai langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem UMKM yang lebih tangguh, modern, dan mandiri, sekaligus menekan ketergantungan terhadap barang impor bekas. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berdiri di sisi rakyat kecil, memastikan setiap kebijakan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
