Kemhan Tunggu Menlu Soal Iuran Dewan Perdamaian Gaza
Ilustrasi kota Gaza porak poranda setelah di serang Israel (Foto: Generated AI)
El John News, Jakarta-Kementerian Pertahanan menyatakan masih menunggu keputusan dari Kementerian Luar Negeri terkait kewajiban iuran yang harus dibayarkan Indonesia apabila resmi bergabung sebagai anggota Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP). Hingga kini, belum ada ketetapan mengenai skema pembayaran yang akan diambil pemerintah.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, pembahasan terkait iuran keanggotaan berada dalam ranah Kementerian Luar Negeri. Karena itu, Kemhan belum mengambil langkah lanjutan menyangkut pendanaan.
“Kalau dari Kementerian Pertahanan, kita menunggu keputusan dari Menteri Luar Negeri tentang iuran-iuran itu,” ujar Sjafrie di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Meski persoalan iuran belum diputuskan, Sjafrie menegaskan kesiapan Indonesia untuk terlibat aktif dalam misi perdamaian di Gaza. Ia memastikan Kemhan akan mengerahkan kemampuan yang dimiliki, khususnya dalam menyiapkan personel yang akan ditugaskan dalam misi tersebut.
“Yang pasti pelibatan ini adalah self-funded, di mana kita mengutamakan kemampuan yang ada untuk kita siapkan pasukan kita”
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto turut menandatangani piagam pembentukan Dewan Perdamaian Gaza dalam forum internasional di Davos, Swiss. Dewan tersebut merupakan inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melibatkan sejumlah negara untuk mengupayakan stabilitas dan perdamaian di wilayah Gaza.
Keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut ditujukan untuk mendukung terciptanya perdamaian. Namun, keanggotaan permanen dalam Dewan Perdamaian Gaza dikabarkan mensyaratkan kontribusi dana sebesar USD1 miliar atau sekitar Rp16,9 triliun bagi setiap negara anggota.
Terkait hal itu, Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai skema pembayaran iuran. Juru Bicara II Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menyebut isu pendanaan belum masuk dalam agenda pembicaraan pemerintah.
“Sejauh ini memang belum ada pembahasan mengenai pembayaran tersebut,” kata Vahd dalam jumpa pers virtual, Kamis (22/1/2026).
