Indonesia Desak Proses Perdamaian Gaza Harus Dilakukan di Bawah Mandat Resmi PBB

Pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk terus memperjuangkan perdamaian di Gaza yang dilaksanakan di bawah mandat dan legitimasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan hal itu saat menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri mengenai Palestina di Istanbul, Turki, beberapa waktu lalu.

Dalam forum yang dihadiri para menlu dari sejumlah negara sahabat, Sugiono menegaskan bahwa upaya menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Gaza harus memiliki dasar hukum dan legitimasi internasional yang kuat agar dapat diimplementasikan secara efektif.

“Kejelasan mandat sangat penting agar proses perdamaian memiliki legitimasi dan dapat dijalankan dengan efektif di lapangan,” ujar Sugiono dalam keterangan resminya.

Indonesia, menurut Sugiono, terus berkomitmen untuk mendukung setiap langkah diplomatik yang bertujuan mewujudkan perdamaian yang adil dan langgeng di Palestina. Ia menegaskan bahwa proses perdamaian harus dilandaskan pada prinsip-prinsip hukum internasional serta mengacu pada resolusi-resolusi PBB yang relevan.

Indonesia juga mendorong agar seluruh pihak, termasuk kekuatan besar dunia dan negara-negara kawasan, berperan aktif dalam menciptakan kondisi kondusif bagi penghentian kekerasan dan gencatan senjata permanen di Gaza.

“Indonesia menilai, perdamaian sejati tidak bisa dicapai hanya dengan deklarasi, tetapi melalui tindakan konkret yang menjamin keamanan, martabat, dan hak-hak rakyat Palestina,” ujar Menlu Sugiono.

Dalam pertemuan tersebut, Sugiono juga menyoroti pentingnya koordinasi yang solid antarnegara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Menurutnya, negara-negara OKI memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap inisiatif perdamaian di Gaza berjalan selaras dengan tujuan jangka panjang, yaitu mewujudkan solusi dua negara — Palestina dan Israel yang hidup berdampingan secara damai dan merdeka.

“OKI perlu satu suara dalam mendukung langkah-langkah perdamaian yang memiliki legitimasi internasional. Jangan ada pendekatan yang bertentangan dengan prinsip dasar perjuangan rakyat Palestina,” tegasnya.

Sugiono menambahkan bahwa sikap Indonesia sejalan dengan hasil pertemuan di Sharm El Sheikh, Mesir, yang sebelumnya telah menghasilkan sejumlah butir proposal damai. Indonesia, kata dia, mendukung penerapan hasil-hasil kesepakatan tersebut secara konsisten, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan gencatan senjata dan akses kemanusiaan ke Gaza.

Ia menegaskan, stabilitas di Gaza hanya dapat terwujud bila ada mekanisme internasional yang menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi semua pihak yang berkepentingan.

Pertemuan di Istanbul tersebut dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, dan dihadiri oleh para menteri luar negeri dari Arab Saudi, Pakistan, Yordania, serta perwakilan dari Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA). Pertemuan itu menjadi wadah penting bagi negara-negara sahabat Palestina untuk menyatukan pandangan dan strategi diplomatik dalam mendukung rekonstruksi dan stabilisasi Gaza.

Dalam pertemuan tersebut, para peserta membahas rencana perdamaian Gaza yang komprehensif, termasuk mekanisme pelaksanaan gencatan senjata, pengawasan keamanan, dan dukungan terhadap proses rekonstruksi pasca-konflik.

Sugiono menegaskan bahwa dalam setiap upaya tersebut, peran PBB dan badan-badan kemanusiaannya harus menjadi garda terdepan, baik dalam hal pengawasan maupun distribusi bantuan kemanusiaan.

Selain menekankan aspek politik dan keamanan, Menlu Sugiono juga menyoroti pentingnya dukungan dunia internasional terhadap proses rekonstruksi Gaza. Ia menilai bahwa penderitaan rakyat Palestina tidak hanya disebabkan oleh konflik bersenjata, tetapi juga oleh kehancuran infrastruktur dasar yang menghambat kehidupan sehari-hari.

“Oleh karena itu, rekonstruksi Gaza harus menjadi prioritas, sejalan dengan upaya penghentian kekerasan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kemanusiaan global,” tegasnya.

Indonesia, kata Sugiono, akan terus memainkan peran aktif di berbagai forum internasional, termasuk di Dewan Keamanan PBB dan OKI, untuk memastikan agar suara rakyat Palestina terus diperjuangkan.

“Indonesia akan terus berdiri di garis depan diplomasi kemanusiaan dan perdamaian. Kami tidak akan berhenti menyerukan keadilan bagi rakyat Palestina,” tutupnya.