G7 Bentuk Aliansi Mineral Kritis, Bidik Pengurangan Dominasi Tiongkok

El John News-Kelompok negara maju G7 mengambil langkah strategis untuk memperkuat keamanan ekonomi dengan meluncurkan aliansi baru yang berfokus pada pengembangan dan ketahanan pasokan mineral kritis. Inisiatif tersebut sekaligus menjadi upaya mengurangi ketergantungan terhadap Tiongkok yang selama ini mendominasi rantai pasok global berbagai mineral penting bagi industri teknologi dan energi bersih.

Kesepakatan itu diumumkan dalam pertemuan para pemimpin G7 yang menyoroti meningkatnya risiko terhadap stabilitas pasokan akibat praktik ekonomi nonpasar dan pembatasan ekspor yang dilakukan sejumlah negara. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu keamanan ekonomi internasional dan menghambat transisi energi global.

Sebagai respons, G7 membentuk Critical Minerals Resilience and Production Alliance atau Aliansi Ketahanan dan Produksi Mineral Kritis. Melalui kerja sama tersebut, negara-negara anggota menargetkan penurunan ketergantungan terhadap satu pemasok eksternal untuk unsur tanah jarang dan magnet permanen menjadi kurang dari 60 persen pada 2030. Dalam jangka panjang, ketergantungan tersebut diharapkan dapat ditekan hingga 50 persen secepat mungkin.

Selain itu, para menteri yang membidangi sektor terkait diminta menyusun target serupa untuk berbagai mineral kritis lainnya sebelum akhir tahun 2026.

Pembentukan aliansi ini menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat rantai pasok di antara negara-negara mitra dan sekutu. Sejak awal tahun 2026, tercatat sebanyak 195 proyek mineral kritis telah diumumkan dengan total nilai investasi mencapai 64 miliar euro atau setara sekitar US$74 miliar.

Untuk mengurangi dampak fluktuasi harga dan ketidakpastian pasar, G7 juga tengah mengevaluasi sejumlah instrumen pendukung. Opsi yang dipertimbangkan antara lain subsidi selisih harga, mekanisme pembelian bersama, hingga penerapan harga dasar guna menjaga keberlanjutan investasi sektor mineral kritis.

Di sisi lain, para pemimpin G7 berkomitmen memperkuat transparansi rantai pasok melalui sistem ketertelusuran yang dapat membantu memberantas perdagangan ilegal sekaligus memastikan penerapan standar lingkungan dan ketenagakerjaan yang tinggi.

Program tersebut akan diawali pada komoditas litium dan nikel sebelum diperluas secara bertahap ke lima jenis mineral kritis lainnya setiap tahun.

Aliansi baru itu juga akan bekerja sama dengan Badan Energi Internasional (IEA) dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam berbagi data dan pemantauan pasar. Langkah tersebut ditujukan untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan, membangun cadangan strategis domestik, serta meningkatkan kapasitas daur ulang agar sebagian besar kebutuhan mineral negara-negara G7 dapat dipenuhi secara mandiri pada 2030.

Saat ini, Tiongkok masih memegang posisi dominan dalam industri mineral kritis dunia. Negara tersebut menguasai lebih dari 90 persen kapasitas pemurnian unsur tanah jarang global, sekitar 80 persen produksi grafit untuk baterai, serta memiliki peran besar dalam pengolahan litium dan kobalt.

Sementara itu, sejumlah negara penghasil mineral utama seperti Australia untuk litium, Chile untuk tembaga, Indonesia untuk nikel, dan Republik Demokratik Kongo untuk kobalt masih sangat bergantung pada fasilitas pemrosesan di Tiongkok untuk mengubah bahan mentah menjadi komponen industri bernilai tambah tinggi.

Melalui aliansi baru ini, G7 berharap dapat membangun rantai pasok yang lebih beragam, tangguh, dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi risiko ketergantungan pada satu negara dalam memenuhi kebutuhan mineral strategis yang semakin penting bagi ekonomi global.