Luhut: Investasi di Danau Toba Pakai Skema Business to Business
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menegaskan pemerintah tidak akan menangung investasi di wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba. Menurut Luhut, investasi di salah satu dari 10 destinasi prioritas itu dilakukan melalui skema Busieness to Bussiness (B2B).
Yang bisa menjalankan skema B2B ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pihak swasta. Mereka akan bekerjasama untuk mengembangkan pariwisata di Danau Toba, tanpa ada tangungan dari Pemerintah.
“Untuk para investor, bentuknya harus B2B (businees to business),” ujar Luhut, pada saat Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Otoritas Pariwisata Nasional Danau Toba (BOPDT) dengan para pengusaha, BUMN dan instansi pemerintah dan para pimpinan wilayah di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.
Sebelumnya sudah ada tiga calon investor asal Singapura yang mengunjungi Danau Toba pada Kamis, 6 April 2017 lalu. Ketiga calon investor itu yakni KOP Properties, Montingo Resort, dan Butterfly Park Sentosa Resort. Kedatangan tiga perusahaan asal Singapura ini disambut BOPDT, sekaligus memandu mengelilingi Danau Toba. Dalam kesempatan ini BOPDT menjelaskan gambaran besar tentang pengembangan kawasan wisata danau kaldera terbesar di dunia itu.
Bukan hanya membas soal skema investasi, namun dalam rapat koordinasi ini juga dibahas berbagai permasalahan pembangunan kawasan wisata Danau Toba. Permasalahan itu diantaranya, perkembangan pembangunan Bandara Silangit yang bertaraf internasional, pembangunan transportasi terpadu, fasilitas perhotelan, hingga masalah pencemaran lingkungan di Danau Toba.
Terkait pembangunan Bandara Silangit, Luhut meminta pihak yang terlibat harus segera meningkatkan progres pembangunan bandara. Di antaranya, Luhut meminta perpanjangan landasan pacu di Bandara Silangit, berkoordinasi dengan penyelenggara karantina Bandara (Kementerian Pertanian, KKP, dan Kementerian Kesehatan) serta kontraktor untuk menyesuaikan finalisasi desain bandara.
“Penerbangan internasional ini perlu dibuka karena jumlah wisatawan yang meningkat. Kemarin saya dapat laporan turis yang datang ke pulau Samosir tahun lalu mencapai lebih dari 260 ribu orang padahal infrastruktur belum semua terbangun, ” imbuh Luhut.
Selain itu, pembangunan transportasi terpadu harus dibarengi dengan penambahan berbagai rute transportasi. Yakni penambahan rute bus Damri Silangit-Siantar, penambahan jalur kereta Lubuk Pakam-Siantar, serta rute internasional maskapai Garuda Indonesia dan swasta di Bandara Silangit.
Terkait permasalahan fasilitas penunjang pariwisata Danau Toba, seperti perhotelan, Luhut meminta BUMN terkait untuk menambah kamar hotel di kawasan tersebut. Menurutnya kamar berjumlah 710 kamar, saat ini tidak cukup menampung para pelancong di kawasan pariwisata Danau Toba.
Pencemaran Danau Toba yang berasal dari dari sampah rumah tangga, hotel, keramba dan kotoran ternak juga menjadi salah satu permasalahan yang di bahas Luhut. Luhut akan mengevaluasi perusahaan yang terlibat dalam pencemaran tersebut.
